Edi Swasono: Pemerintah Harus Kendalikan Pasar Bebas

Jakarta (ANTARA News) - Penasehat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappennas) Sri Edi Swasono mendesak pemerintah untuk mengendalikan pasar bebas.

"Pemerintah harus mengendalikan pasar bebas," kata Sri Edi Swasono usai acara diskusi "Kesejahteraan Petani Kecil/Nelayan Tradisional dan Kemiskinan" yang diselenggarakan oleh Yayasan Agro Ekonomika (YAE) bekerja sama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Wisma Antara, Jakarta, Jumat.

Hadir dalam diskusi tersebut, Asisten Deputi Urusan Kebijakan dan Anggaran, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Wahnarno Hadi, Kasubdit Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dan Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA, Saiful Hadi.

Sri Edi Swasono mengatakan, pasar bebas telah menimbulkan berbagai keprihatinan yakni pembangunan antara lain menggusur orang miskin dan bukannyz menggusur kemiskinan.

"Selain itu yang terjadi di Indonesia bukan pembangunan Indonesia melainkan pembangunan di Indonesia," katanya.

Ia juga menambahkan, orang luar negeri yang membangun Indonesia menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis sedangkan penduduk lokal hanya menjadi penonton atau "jongos" globalisasi.

"Mengapa daulat pasar dibiarkan begitu berkuasa sehingga menggusur daulat rakyat? Dan mengapa kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri?" katanya seraya menegaskan hal itu merupakan beberapa indikator buruknya dampak yang ditimbulkan pasar bebas.

Menurut Edi Swasono ,pemerintah bisa mengendalikan pasar bebas demi kebaikan rakyat dan jika pemerintah tidak bisa mengendalikan pasar bebas maka bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 33 tentang perekonomian.

Ia juga menambahkan, pemerintah harus melakukan intervensi terhadap pasar, karena pasar bebas bertentangan dengan UUD.

"Kalau pemerintah tidak mau mengendalikan pasar berarti pemerintah nekad melanggar UUD jadi harus mendapat teguran keras oleh rakyat," katanya.

Menurut Edi Swasono , selama ini pemerintah tidak mengendalikan pasar bebas karena diisi oleh beberapa pemimpin yang beraliran liberal.

"Saya menolak neoliberalisme demi membangun ekonomi nasional karena itu saya mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan pasar bebas, agar tidak mematikan industri dalam negeri," katanya.
(T.W004/A011/P003)