Pembelajaran tatap muka di Bantul akan pertimbangkan grafik COVID-19

Kalau akhir Desember grafik naik kita tidak akan berani mengambil risiko

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih akan mempertimbangkan grafik perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di daerah ini untuk mulai menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 awal Januari mendatang.

"Kalau saya melihat perkembangan, saya sudah sampaikan ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah) melihat perkembangan sampai dengan akhir Desember seperti apa grafiknya (kasus COVID-19)," kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Budi Wibowo di Bantul, Rabu.

Pernyataan itu, menanggapi adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Menurut dia, jika tren kasus konfirmasi terinfeksi COVID-19 harian di Bantul hingga akhir tahun menunjukkan penurunan dan dibarengi dengan angka kesembuhan, maka memungkinkan diterapkan pembelajaran tatap muka di sekolah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Kalau akhir Desember grafik naik kita tidak akan berani mengambil risiko," kata Budi.

Meski demikian, kata dia, apapun keputusan yang akan diambil terkait pembelajaran siswa di tengah pandemi, tetap akan dikomunikasikan dengan instansi terkait dan berdasarkan kajian Tim Gugus Tugas COVID-19, dan harus ada pengawasan dalam penerapan protokol kesehatannya.

"Pembelajaran tatap muka oke saja, tetapi sekali lagi harus ada pembatasan dan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan itu harus, tidak bisa tidak, sekolah juga harus ekstra keras mengawasi memantau," katanya.

Dia mengatakan, pemantauan terhadap kegiatan belajar siswa di sekolah harus dilakukan juga saat jam istirahat di luar kelas, agar siswa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan.

"Tidak boleh nanti sudah jaga jarak di ruangan, tapi ketika istirahat mereka berkerumun ini yang harus dipantau sekolah, saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, boleh, tapi jaga jarak dalam kelas, ketika mereka istirahat tidak boleh berkerumun, berkerumun apalagi lepas masker, kan bahaya," katanya.

Dia juga mengatakan, sarana kesehatan di sekolah dalam mempersiapkan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 juga sudah diupayakan pemerintah, bahkan jika nantinya butuh anggaran lagi untuk mendukung sarana kesehatan, pemda siap memberikan alokasi anggaran.

"Tidak masalah, BPBD sudah merespon itu, kemudian Satgas (Satuan Tugas) sudah mengidentifikasi, kalau itu kurang langsung sampaikan ke kita untuk kita cairkan, kita ada dana cukup sampai Desember sekitar Rp30 miliar masih ada," katanya.