Sri Mulyani Tetap Pantau LKPP

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan tetap memantau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang belum melakukan inventarisasi dan aset walau tidak lagi menjabat dalam institusi Kementerian Keuangan.

"Seluruh Ditjen Kekayaan Negara memahami, 2010 target terakhir inventarisasi dan aset walau laporan keuangan 2010 baru dibuat 2011, dan saya tidak ada di sini, saya mau nanya dirjen apakah laporan keuangan sudah wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal tidak disclaimer," ujarnya saat pelantikan pejabat eselon dua Ditjen Kekayaan Negara di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan mengenai laporan Barang Milik Negara (BMN) dalam LKPP yang harus berubah dari disclaimer menjadi WTP dan berharap pejabat yang baru dilantik dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

"Kalau BMN sudah diinventarisasi, neraca makin baik dan nilai aset BMN dalam neraca melonjak tinggi," katanya menjelaskan.

Ia juga meminta laporan BMN agar semakin baik karena hingga saat ini ikon reformasi birokrasi masih didominasi oleh Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Perbendaharaan, sementara Ditjen Kekayaan Negara lebih dikenal sebagai kantor yang menyusahkan karena selalu meminta-minta pembukuan lebih baik.

"Namun, pembukuan itu memang perlu agar rapi sehingga jumlah kekayaan RI bisa diketahui," ujarnya.

Selain inventarisasi, ia berharap proses piutang dan lelang oleh Ditjen Kekayaan Negara tetap menjaga sikap kehati-hatian walaupun kinerja kantor piutang dan lelang saat ini diakui telah mendapat pujian karena bekerja secara profesional.

"Pekerjaan belum selesai karena mental birokrasi yang minus dan jelek, (yang) masih ada di pegawai kita. (Untuk itu) unit piutang dan lelang, selain harus cepat dan efisien, harus disertai sikap hati-hati, ketepatan, kecermatan, dan terutama paham risiko finansial, kejahatan atau pidana untuk menghindari korupsi dan kolusi," ujarnya.

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan pelaksanaan inventarisasi tidak bisa melakukan per target formal meski dengan Ditjen tetap bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia mencontohkan kendala-kendala yang dihadapi, misalnya, ada hal baru dalam kementerian lembaga yang memerlukan waktu seperti penyesuaian sistem.

"(Ada penyesuaian) sistem di masing-masing, terutama dephan, itu mereka mempunyai sistem penatausahaan BMN dephan sendiri sehingga (dalam) mengombinasikan sistem dephan dengan sistem manajemen akuntansi (SIMAK) BMN kita perlu resources, perlu alat, itu menyebabkan perlu waktu," katanya menjelaskan.
(T.S034/D007/R009)