KKP lirik peluang beasiswa putra daerah terkait kapal karam bersejarah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik peluang beasiswa bagi putra daerah terkait dengan ramainya titik kerangka kapal perang asing bersejarah dari era Perang Dunia II yang teridentifikasi berada di perairan teritorial Indonesia.

Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Tb. Haeru Rahayu yang biasa disapa Tebe dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa kerangka kapal perang asing di perairan memiliki nilai sejarah, pengetahuan tentang teknologi dan bahkan psikologis yang signifikan, selain itu asosiasinya dengan ekosistem laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

"Pemerintah memberi ruang pengaturan perlindungan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 17/PERMEN-KP/2008 tentang Kawasan Konservasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM)," ujar Tebe.

Ia memaparkan, mengingat pengelolaan kerangka kapal perang yang berpotensi melibatkan dua sampai tiga negara, KKM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat namun dalam keseharian manajemennya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan bahwa manfaat pengelolaan kerangka kapal perang asing dapat diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat di daerah.

Tebe juga menjelaskan KKP mengharapkan keberadaan kerangka kapal perang asing memberikan manfaat yang kongkrit bagi masyarakat di sekitar lokasi dan masyarakat Indonesia secara umum, baik untuk edukasi, sejarah maupun ekonomi yang berkelanjutan.

"Ada banyak contoh kerangka kapal perang asing pada suatu negara mampu memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat setempat," ujar Tebe.

Secara terpisah, Direktur Jasa Kelautan KKP Miftahul Huda menjelaskan bahwa narasi signifikasi sejarah dan pengetahuan tentang kerangka kapal perang yang bersejarah masih kurang menyeluruh.

"Hal tersebut penting untuk membangun kesadaran publik untuk turut serta melindungi peninggalan tersebut. Keterlibatan dan komitmen negara pemilik bendera kerangka kapal perang yang tenggelam di perairan Indonesia secara aktif sangat diperlukan," jelas Huda.

Huda melanjutkan bahwa keterlibatan untuk menyediakan interpretasi yang edukatif bagi masyarakat dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan bantuan pendidikan bagi putra-putri daerah di mana Pemerintah Indonesia memiliki program pemanfaatan yang dapat diintegrasikan.

"Terkait pengelolaan (kapal karam) HMAS Perth, Pemerintah Provinsi Banten melalui KKP telah mengajukan kepada Pemerintah Australia untuk memberikan beasiswa pendidikan S2 sebanyak 15 orang per tahun dan pendidikan tingkat S3 sebanyak 5 orang per tahun, juga untuk pembangunan museum BMKT," ujar Huda.

Sementara itu, Asisten Deputi dari Kementerian Air, Energi dan Lingkungan Australia Andy Viduka menyatakan bahwa Pemerintah Australia setuju untuk menyusun pengaturan pelaksanaan kerja sama pengelolaan kerangka kapal HMAS Perth, dirinya bahkan berharap lingkup kerja sama tidak hanya terbatas pada kapal perang tapi lebih luas tentang warisan kelautan lainnya.

Sementara perwakilan dari The University of Sydney Natalie Pearson menyampaikan bahwa pihaknya pada 2021 mengagendakan pelatihan singkat pengelolaan kawasan bersejarah bawah air melibatkan peserta mahasiswa dari Indonesia.