Menteri Basuki minta KPK awasi pengadaan barang dan jasa di PUPR

Segala upaya kita lakukan untuk menjadikan pengadaan barang dan jasa ini lebih baik, karena inilah hidup matinya jasa konstruksi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar lebih baik.

"Segala upaya kita lakukan untuk menjadikan pengadaan barang dan jasa ini lebih baik, karena inilah hidup matinya jasa konstruksi," ujar Menteri Basuki dalam acara Pembukaan Konstruksi Indonesia 2020 secara daring di Jakarta, Selasa.

Menteri Basuki menyampaikan Kementerian PUPR akan melaksanakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat lebih transparan.

Dengan transparansi, menurut dia, akan mengurangi penyelewengan-penyelewengan di lingkungan Kementerian PUPR.

"Jadi kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker (satuan kerja), ada hampir 3.000 pokja (kelompok kerja). Jadi saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat tercela. Walaupun dalam doa, jangan sampai kami berpikir atau berbuat tercela membelanjakan uang negara," ucap Menteri Basuki.

Ia menyampaikan anggaran konstruksi untuk 2021 mencapai Rp414 triliun. Sebesar Rp150 triliun atau sepertiga dari yang dianggarkan itu berada di Kementerian PUPR.

Ia mengharapkan pengerjaan konstruksi di dalam negeri mayoritas dapat dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan lokal.

"Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan dari Indonesia," ujar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memulai proses pelelangan dini terhadap 1.900 paket kegiatan untuk tahun anggaran 2021.

"Sudah mulai sebulan yang lalu, sudah ada sekitar 1.900 paket yang masuk di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), jadi sudah mulai berjalan," katanya.