Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri setelah mendatangi Polsek Metro Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, tidak ditilang akibat memasuki jalur busway karena dinilai melakukan tugas kenegaraan yang bisa diprioritaskan.
"Saya tidak ditilang," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Menurut Mensos, kendaraannya yang masuk ke jalur busway dianggap Polsek Mampang termasuk kasus yang diprioritaskan sehingga dianggap bisa melintas jalur khusus tersebut.
Mensos sendiri mendatangi kantor Polsek Mampang pada Rabu (5/5) pagi ini untuk melakukan klarifikasi dan dirinya juga mengaku siap untuk ditilang bila dinilai bersalah.
Salim juga memaparkan, keputusannya untuk memasuki jalur busway juga setelah mendengar saran dari ajudannya yang juga merupakan anggota kepolisian.
Sementara itu, Kapolsek Mampang Kompol Risto Samudera memutuskan bahwa Mensos tidak ditilang akibat memasuki jalur busway pada hari Selasa (4/5) antara lain karena petugas kepolisian memiliki hak diskresi atau hak untuk menentukan prioritas bagi kendaraan yang melintas di jalan raya.
Risto juga mengemukakan, ajudan Menteri Sosial sudah berkoordinasi dengan petugas kepolisian di lapangan karena Mensos memiliki agenda rapat koordinasi dan konsultasi dengan Presiden Yudhoyono di Istana Merdeka.
"Untuk kasus-kasus tertentu kita perbolehkan melewati jalur busway seperti ambulans," katanya.
Namun, menurut dia, bagi para pejabat yang hanya sekadar pulang atau pergi dari kantornya sebagaimana biasa tidak diperkenankan untuk memasuki jalur busway.
Sebelumnya, mobil milik Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri memasuki jalur busway Transjakarta koridor VI VI Ragunan-Dukuh Atas, tepatnya di kawasan Warung Buncit ke Mampang, Selasa (4/5) pagi. Toyota Camry plat merah dengan nopol RI 32 itu terlihat melaju persis di belakang armada `busway`.
Ironisnya, di jalur tersebut sedang dilakukan sterilisasi oleh pihak kepolisian selama beberapa hari terakhir, sehingga tindakan salah seorang pejabat itu mendapat sorotan luas di masyarakat.
Kecaman juga muncul dari kalangan anggota DPRD DKI Jakarta, yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan para pejabat yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat luas.
"Ini kejadian paling buruk yang pernah ada. Presiden harus menegur. Pejabat itu publik figur. Harus menjadi contoh yang baik buat masyarakat," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana.
Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada Selasa (4/5) juga mengemukakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan jika ada mobil menteri yang "menyelonong" masuk jalur busway.
"Pasti akan kita tegur. Dulu wakil presiden saja kita tegur kok," kata Gubernur.
(M040*A043/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
pasti gak bakalan ada yg nyerobot
smg pemerintah bisa menyelesaikan project subway-nya
sehingga jalur busway bisa dikembalikan ke umum
karena saat ini, kt sebagai pembayar pajak jalan sungguh merasa dirugikan dgn penyempitan jalan oleh busway yg dimana dalam berberapa waktu hanya dilewati 1 bus, padahal kt sebagai pemilik kendaraan dan jg pembayar pajak jalanan yg setia ini diluar macet2-an liat jalur busway yg kosong melompong sungguh merasa pajak yg kt bayarkan tidak sebanding