AS Tanggapi Hati-hati Dinamika Politik Myanmar

Washington (ANTARA News/AFP) - Amerika Serikat (AS) menanggapi hati-hati langkah PM Myanmar Jenderal Thein Sein dan 22 menteri lain yang pensiun dari militer membentuk partai politik baru.

"Itu (pembentukan partai baru) bisa dilihat sebagai langkah positif yang mungkin tapi kami akan dipandu oleh langkah-langkah yang diambil Burma (Myanmar)," kata Juru Bicara Deplu AS Philip Crowley kepada pers di Washington DC, Selasa.

Pemerintahan Presiden Barack Obama yang mulai membangun kontak diplomatis dengan Myanmar menyatakan penilaiannya terhadap rezim Yangon tergantung pada keterbukaan negara itu.

Penilaian Gedung Putih itu bergantung pada apakah mundurnya sejumlah petinggi militer Myanmar itu hanya sekadar ibarat "srigala mengubah jubahnya menjadi domba".

Jenderal Thein Sein dan 22 menteri lainnya pensiun dari jabatan mereka di Angkatan Bersenjata Myanmar pada 26 April lalu sebagai upaya mereka mendapat status sipil menjelang Pemilu tahun ini.

Empat hari setelah keluarnya pengumuman tentang perubahan status mereka itu, media pemerintah melaporkan adanya rencana Thein Sein membentuk partai politik baru bernama "Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

"Apa yang patut dilakukan Burma adalah membuka ruang politis secara nyata, bukan hanya bagi para mantan jenderal tapi juga bagi seluruh rakyat yang ingin berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat Burma."

"Itulah yang sepatutnya mereka lakukan tapi itu pula yang enggan mereka lakukan," kata Crowley.

Ia merujuk pada kritik keras AS pada UU Pemilu baru Myanmar yang dituding Gedung Putih jauh dari standar internasional.

Di bawah UU Pemilu baru yang diumumkan 10 Maret lalu itu, tokoh oposisi Aung San Suu Kyi dikhawatirkan tercampak dari partainya sendiri dan tidak bisa ikut Pemilu.

UU Pemilu baru itu juga menghalangi para tahanan politik lainnya untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

"Burma harus membuka ruang politiknya. Burma harus membangun dialog dengan semua kelompok etnis yang ada di negara itu," katanya.

Bagi AS, kalau para mantan jenderal yang mengubah statusnya menjadi warga sipil ini dapat membuka ruang politik Myanmar, upaya mereka itu akan dilihat sebagai "langkah positif yang sesungguhnya", katanya menambahkan. (R013/K004)