Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kepada wartawan, di Jakarta, Senin, mengatakan, Partai Golkar sangat prihatin dengan semua perubahan yang lebih mengarah pada hal yang negatif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Apalagi dalam beberapa pilkada yang ada, kata dia, calon yang diusung Golkar menjadi sasaran intimidasi dan premanisme politik.
"Kami merasakan ada tidakan-tindakan yang memprihatinkan berupa ancaman dan intimidasi kepada para kandidat. Khususnya kandidat yang diusung Partai Golkar di Tabanan (Bali) dan Boyolali (Jawa Tengah). Aksi premanisme politik ini harus dihentikan," ujarnya.
Agung juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar sudah melaporkan hal tersebut kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti. Ia juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus bertindak tegas melihat cara-cara provokatif dan intimidatif dari calon yang maju di pilkada.
Sebab, jika hal itu dibiarkan, kata dia, akan memunculkan kerawanan baru berupa konflik horisontal.
Secara rinci Agung mengungkapkan, bentuk aksi intimidasi yang dialami calon yang diusung Partai Golkar di Tabanan dan Boyolali antara lain perusakan baliho, poster, dan spanduk calon.
Selain itu, terdapat intimidasi berupa "serangan" dan pengintaian di rumah calon yang diusung Golkar.
"Misalnya merobek-robek spanduk, poster dan baliho. Melakukan ancaman dengan cara-cara yang menimbulkan rasa takut, seperti menebar teror dan isu-isu yang tidak bertanggung jawab," papar Agung.
Agung mengaku pihaknya sudah meminta kepada Kapolri untuk menginstruksikan kepada para Kapolda dan Kapolres untuk menjaga suasana pilkada bisa berjalan demokratis dan adil.
"Sebab, jika cara-cara intimidasi dan premanisme tidak ditindak, akan mencederai hasil dari pilkada itu sendiri," katanya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar bidang Pilkada Sharif Cicip Sutardjo menilai, prosesi pilkada di Tabanan dan Boyolali sudah tidak sehat lagi. Karena itu, aparat keamanan dan KPU harus segera mengambil tindakan tegas.
"Kalau kita membiarkan praktek ini, bagaimana hasil pilkadanya kalau pemimpin yang terpilih menang dengan cara-cara seperti itu. Ini akan merusak citra Pilkada kalau dibiarkan. Sebab, rakyat akan tidak peduli lagi dengan Pilkada kalau cara-cara yang tidak demokratis ini dibiarkan," katanya.
(T.F004/B/S018/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
