Yogyakarta (ANTARA News) - Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dari Rp945 miliar pada 2009 menjadi Rp1,05 triliun pada 2010, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Alokasi anggaran sebesar itu diambilkan dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kota se-DIY," katanya pada silaturahmi Wakil Presiden (Wapres) Boediono dengan Forum Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-DIY di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta, Minggu malam.
Ia mengatakan, peningkatan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di DIY dilakukan karena angka kemiskinan di DIY pada 2009 mencapai 17,23 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 14,13 persen.
"Dengan peningkatan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar itu diharapkan jumlah penduduk miskin di DIY dapat turun secara signifikan atau minimal sama dengan angka kemiskinan rata-rata nasional," katanya.
Berkaitan dengan hal itu, menurut dia, mulai tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY menerapkan pola baru dalam penanggulangan kemiskinan, selain pola yang sudah berjalan dari pemerintah seperti program nasional pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan UMKM.
"Dalam pola baru yang diberi nama `segoro amarto` itu suatu kawasan akan dibagi dalam kelompok-kelompok di mana tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Setiap anggota kelompok secara bersama berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui suatu usaha," katanya.
Ia mengatakan, pola tersebut juga dilakukan melalui pendekatan budaya, di mana setiap anggota kelompok memiliki budaya gotong royong dan budaya malu serta nilai-nilai kehidupan lain, sehingga mereka akan berlaku jujur dalam berusaha.
"Pola baru tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi kehidupan masyarakat, sehingga dapat berjalan seperti yang diharapkan dan benar-benar dapat menanggulangi kemiskinan," katanya. (B015/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
