Pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas dengan emisi karbon dioksida tiap tahun sedikitnya 26.000 ton termasuk dalam tahap pertama skema itu, menurut dokumen untuk umpan balik publik oleh Kementerian Ekologi dan Lingkungan (MEE) yang dirilis pada Jumat.
Di bawah skema itu, perusahaan diberi tunjangan gratis berdasarkan emisi historis, dan harus membeli izin tambahan jika melebihi kuota mereka. Jumlah total yang perlu mereka beli tidak lebih dari 20% dari alokasi mereka.
Alokasi kuota telah ditentukan berdasarkan tingkat emisi dari 2013-2019, tetapi kementerian mengatakan pengumpulan data yang relevan untuk tahun lalu terganggu oleh pandemi COVID-19 dan oleh masalah pendanaan.
China meluncurkan tujuh pasar karbon regional rintisan pada 2013-2014, memperdagangkan lebih dari 400 juta ton CO2 pada Agustus tahun ini, tetapi ETS nasional berulang kali ditunda.
Li Gao, kepala departemen iklim MEE, mengatakan pada Januari bahwa dia mengharapkan "terobosan" akan dilakukan pada akhir tahun ini. Namun, pada pengarahan bulan lalu, dia menolak memberikan tanggal pasti untuk peluncuran perdagangan.
Para ahli mengatakan pengumuman Presiden Xi Jinping pada September bahwa China akan menjadi "netral karbon" pada 2060 telah mendorong lebih banyak kebutuhan mendesak ke dalam proses konstruksi pasar.
"Kementerian Ekologi dan Lingkungan akan mencoba untuk mempercepat melalui langkah-langkah baru ini agar semuanya berjalan secepat mungkin," kata Shawn He, pengacara yang berkantor di Beijing yang menasihati perusahaan tentang kepatuhan karbon.
"Ada urgensi yang tak terasakan untuk waktu yang panjang," katanya.
Sumber: Reuters
Baca juga: Kredit ADB di China dorong industri sekaligus kurangi emisi karbon
Baca juga: Kadar CO2 di China diprediksi memuncak lebih awal pada 2022
Baca juga: Tiongkok mulai perdagangan karbon nasional tahun 2017
Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2020
