Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Arifin Rudiyanto dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan pemanfaatan energi ini harus didukung penciptaan iklim yang kondusif agar warga di sekitar lingkungan dapat melakukan aktivitas berbasis sumber daya panas bumi.
Arifin mengungkapkan hal tersebut usai melakukan kunjungan ke berbagai wilayah pengembangan geotermal di kawasan Sulut untuk mendukung adanya transformasi ekonomi dan mencari potensi dari suatu wilayah.
Baca juga: Ciptakan pasar baru energi terbarukan melalui program REBID dan REBED
Ia menjelaskan potensi energi panas bumi di Sulut sangat besar karena terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong yang dapat mendukung operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Kawasan Industri Likupang.
Selain itu, wilayah ini juga mempunyai pusat edukasi kepanasbumian dan SDM (Geothermal Education Centre) dan kawasan pariwisata berbasis panas bumi (Geothermalpark/Blue Lagoon) sebagai fasilitas pembelajaran publik tentang panas bumi.
"Secara teknis, pemanfaatan energi baru terbarukan sangat bermanfaat, selain sebagai sumber tenaga listrik yang sangat dibutuhkan, dari sisi ekonomi, masyarakat akan diuntungkan dan secara sosial juga pasti bisa diterima masyarakat," katanya.
Baca juga: Di depan regulator, Dirjen EBTKE paparkan strategi akselerasi pengembangan EBT
Arifin mengatakan pengembangan energi panas bumi di Sulut dapat mendukung penggunaan energi baru terbarukan dengan target sesuai RPJMN 2020-2024 mencapai 23 persen dalam bauran energi di 2024 dan 31 persen di 2050.
Kegiatan kunjungan ini menjadi bagian rangkaian Kunjungan Kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas untuk Menyiapkan Transformasi Ekonomi Provinsi Sulut.
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga didampingi Bupati Minahasa Royke Octavian Roring juga melakukan kunjungan untuk meninjau Danau Tondano.
Kunjungan ini dilakukan Bappenas untuk mendapat gambaran terkini dari kawasan Danau Tondano, mulai dari perubahan luas, kedalaman danau, hingga permasalahan yang pendangkalan, penyempitan, dan penurunan kualitas air.
Kegiatan tersebut penting dilakukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan wilayah yang lebih baik dengan mempertimbangkan potensi nilai ekonomi yang dimiliki Danau Tondano.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
