Menteri PPPA: Memprioritaskan anak adalah pekerjaan setiap hari

"Mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Generasi Emas 2045. Anak terlindungi, Indonesia maju," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan menjadikan anak-anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan merupakan pekerjaan setiap hari, tidak sebatas saat Hari Anak Sedunia saja.

"Marilah kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi, menatap satu tujuan bersama untuk mewujudkan anak-anak berkualitas, yaitu anak-anak yang cerdas, mandiri, kreatif, berkarakter, sehat mental dan spiritual," kata Bintang dalam acara Peringatan 30 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Peringatan Hari Anak Sedunia yang diliput secara virtual dari Jakarta, Jumat.

Kepada anak-anak di Indonesia, Bintang berpesan bahwa mereka tidak pernah sendirian. Banyak pihak yang siap melindungi anak-anak dari berbagai tantangan yang sedang dihadapi hari ini atau di masa depan.

Bintang juga mengajak anak-anak Indonesia yang tangguh dan kuat untuk memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk hal-hal yang positif, kreatif, dan inovatif.

"Hari Anak Sedunia adalah hari untuk kalian semua. Di balik semua badai dan hujan, pasti ada pelangi indah yang menanti kalian. Bunda ingin kalian ingat, anak-anak hebat di seluruh Indonesia hari ini adalah anak-anak yang memiliki kekuatan luar biasa, calon pemimpin bangsa di masa depan," tuturnya.

Bintang mengatakan Peringatan 30 Tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Peringatan Hari Anak Sedunia merupakan momentum untuk memompa semangat untuk senantiasa memenuhi hak-hak anak Indonesia.

"Demi mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Generasi Emas 2045. Anak terlindungi, Indonesia maju," katanya.

Konvensi Hak Anak disahkan oleh negara-negara di dunia melalui Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, yang kemudian setiap tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Anak Sedunia.

Pemerintah Indonesia ikut menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 yang kemudian meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada 5 September 1990.