Ribuan Warga Albania Tuntut Penghitungan Ulang Suara Pemilu

Tirana (ANTARA News/AFP) - Puluhan ribu orang Jumat berdemonstrasi di depan gedung parlemen Albania di Tirana, untuk mendukung permintaan oposisi Sosialis akan penghitungan kembali suara dari pemilihan tahun lalu.

Unjuk rasa tersebut merupakan perkembangan terakhir dalam krisis politik yang telah mengguncang bekas negara komunis itu dan membuat pekerjaan pemerintah benar-benar macet sejak pemilihan Juni 2009 tersebut.

"Ini adalah momen terakhir," kata Gramoc Ruci, seorang anggota parlemen dari partai Sosialis, pada kerumunan massa, yang ia klaim jumlahnya mencapai 100.000 orang, Tidak ada penghitungan resmi.

Partai Sosialis menuduh koalisi pimpinan Perdana Menteri Sali Berisa yang berkuasa telah memanipulasi hasil pemilihan, dan memboikot parlemen guna menuntut penghitungan kembali suara, yang telah pemerintah tolak.

"Protes ini akan berlangsung selama periode waktu tak terbatas," tegas pemimpin partai Sosialis yang juga walikota Tirana, Edi Rama, pada wartawan sebelum dimulainya demonstrasi tersebut.

"Kami memutuskan untuk meneruskan protes dan ketidakpatuhan sipil, guna mewajibkan pemerintah untuk transparan dalam kaitannya dengan pemilihan yang ditandai kecurangan itu atau untuk pergi," kata Rama.

Pengunjuk rasa membawa plakat yang meminta penghitungan kembali suara pemilu itu. "Berisha, buka kotak-kotak suara, atau pergi", terbaca salah satu pesan plakat tersebut.

Pemerintah, yang dipimpin oleh partai Demokrat pimpinan Berisha, telah mengesampingkan permintaan penghitungan kembali itu, dengan menyatakan bahwa permintaan tersebut telah ditolak oleh sistem pengadilan.

Kelompok Sosialis telah memboikot parlemen selama beberapa bulan karena masalah itu. Mereka kembali ke majelis pada Februari tapi masih menolak untuk mengambil bagian dalam pemilihan, yang merintangi pekerjaan pemerintah.

Hampir setahun lamanya kebuntuan politik itu juga telah merusak ambisi Albania untuk masuk Uni Eropa.

Albania telah mengajukan pencalonannya untuk keanggotaan EU pada April 2009 dan mengharapkan akan memperoleh pencabutan persyaratan visa bagi warganya untuk melakukan perjalanan ke seluruh zona Schengen, yang mencakup sebagian besar dari negara-negara Eropa. (S008/K004)