Kepala BNPB: Upaya pencegahan bencana letusan Merapi harus lebih awal

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menekankan upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dalam penanganan bencana.

Hal tersebut disampaikan Doni saat memberikan arahan kegiatan Tactial Floor Game antisipasi letusan Gunung Merapi di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, upaya pencegahan tersebut dibarengi dengan langkah mitigasi demi keselamatan masyarakat.

Ia menekankan pesan Presiden RI Joko Widodo terkait upaya pencegahan, khususnya menyikapi potensi erupsi Gunung Merapi.

"Ketika perencanaan-perencanaan ini belum optimal, kita harus pararel dengan upaya mitigasi," katanya.

Doni juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya bersama dalam pencegahan maupun mitigasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut merupakan langkah-langkah demi keselamatan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap para pemimpin daerah, tokoh masyarakat dan sukarelawan juga termasuk pengiat-pengiat kebencanaan yang telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir setelah ditetapkannya status Gunung Merapi pada 5 November lalu, yang telah masuk level III," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan dukungan dan pendampingan yang lebih baik kepada masyarakat terutama untuk menyiapkan fasilitas, khususnya kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia dan disabilitas.

Doni berpesan, warga yang berusia muda dipersilakan untuk beraktivitas. Namun ia mengingatkan mereka untuk selalu mengikuti perkembangan terkait ancaman potensi dan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh BPPTKG.

"Penyiapan fasilitas di tempat pengungsian, seperti logistik, air minum, MCK, dan kebutuhan untuk ibu menyusui, ibu hamil untuk terus diperhatikan," katanya.

Doni yang juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 tersebut juga meminta di saat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 untuk menerapkan protokol kesehatan dan memisahkan kelompok yang rentan terhadap tertularnya virus COVID-19.

"Dari mereka yang secara fisik tidak bergejala namun berpeluang sudah menjadi OTG ini semuanya harus kita antisipasi," katanya.

Lebih lanjut Doni mengingatkan untuk penerapan rapid test antigen yang harus diupayakan lebih awal untuk diketahui sehingga tidak ada klaster di tempat pengungsian. Di samping itu, ia juga meminta semua pihak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama di pengungsian.

Belajar dari letusan sebelumnya, Doni berharap kegiatan perencanaan seperti TFG ini dapat diketahui oleh semua pihak dan memberikan manfaat supaya penanganan bencana ke depan berjalan lebih baik.

Ia meminta semua pihak untuk bekerja sama, khususnya yang berbasis komunitas, sebagai semangat yang hidup di tengah masyarakat.

TFG yang difasilitasi oleh BNPB dan TNI ini bertujuan untuk menguji rencana kontinjensi dan rencana operasi yang telah disusun, khususnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpotensi terdampak, seperti Kabupaten Sleman dan Klaten.

Melalui TFG, para pelaku latihan mendapatkan gambaran visual dalam mengenali medan lapangan dan koordinasi yang harus diperankan. TFG dimainkan dengan menggunakan media peta dua dimensi dan miniatur untuk menambah deskripsi secara visual kepada para peserta.

BNPB menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan TFG yang dihadiri para pemangku kepentingan dari dua kabupaten yang berpotensi terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri dan lembaga nonpemerintah.

Di tengah pandemi COVID-19, para pemangku kepentingan sebagai peserta kegiatan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. BNPB juga mewajibkan dan memfasilitasi mereka untuk melakukan rapid test antigen di tempat acara.