Informasi Merapi hanya disampaikan oleh BPPTKG, sebut Kepala BNPB

Kami sepakat bahwa informasi perkembangan Gunung Merapi hanya disampaikan Kepala BPPTKG supaya kepastian data dan informasi tidak menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan

Klaten, Jateng (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan informasi tentang Gunung Merapi hanya disampaikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk menghindari pemberitaan yang tidak akurat.

"Kami sepakat bahwa informasi perkembangan Gunung Merapi hanya disampaikan Kepala BPPTKG supaya kepastian data dan informasi tidak menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan," katanya saat meninjau para pengungsi di tempat evakuasi sementara Balai Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurut dia, jika informasi lebih akurat maka akan membuat masyarakat menjadi lebih tenang dan siap. Selanjutnya, ketika ada kejadian yang sifatnya lebih tinggi ada langkah tepat.

"Kami tadi juga meninjau BPPTKG, perkembangan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam selama 24 jam perkembangan Gunung Merapi," katanya.

Dari hasil peninjauan tersebut, dikatakannya, kondisi Gunung Merapi masih dalam kontrol risiko bahaya yang relatif aman. Selain itu, dari hasil pemantauan di Pos Induk Balerante, dikatakannya, sejauh ini bunyi sirine terkait aktivitas Merapi juga masih berbunyi datar.

"Normal, bunyinya datar, kalau ada guguran lava, ada sisi puncak yang patah atau longsor bisa segera diketahui masyarakat. Ini cara tepat, masyarakat bisa mengikuti perkembangan," katanya.

Sementara itu, pada kunjungan tersebut pihaknya juga menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar dan alat kesehatan untuk para pengungsi bencana erupsi Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain itu juga memastikan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka terselenggaranya tempat pengungsian yang memadai, mulai dari faktor keamanan, kenyamanan, dan kesehatan.

"BPBD bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, Badan SAR Nasional, Tagana, dan relawan harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Ini tadi stok makanan siap untuk beberapa hari ke depan, dapur lapangan dikelola bersama oleh relawan dan TNI/Polri," katanya.

Untuk standar operasional prosedur (SOP), pihaknya juga sudah membuat sistem keamanan dalam menghadapi COVID-19.

"Kami tidak ingin ada yang kena dan menulari lainnya. Selain itu, ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian," katanya.

Selanjutnya, masyarakat yang secara fisik masuk ke dalam kelompok rentan juga harus menjadi prioritas di pengungsian, di antaranya lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, demikian Doni Monardo.