Masyarakat bisa memberikan masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan 44 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja akan tersedia di portal resmi dan dapat diunduh publik per akhir November 2020.

“Kami harap pada akhir bulan (November) semuanya sudah bisa diunduh lewat portal kerja oleh masyarakat,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Susiwijono menyebutkan 44 peraturan pelaksanaan tersebut terdiri dari 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan empat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Baca juga: Presiden janji aturan pelaksana UU Cipta Kerja diselesaikan secepatnya

Sementara itu Susiwijono menuturkan hingga saat ini terdapat 29 RPP yang sudah bisa diunduh oleh masyarakat melalui portal resmi yaitu uu-ciptakerja.go.id.

“Per hari ini ada 29 RPP yang sudah bisa diunduh melalui portal resmi. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja terdiri dari 40 RPP dan empat RPerpres,” jelasnya.

Ia menjelaskan portal resmi tersebut dibuat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan komitmen pemerintah bahwa penyusunan peraturan pelaksana membutuhkan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder.

Baca juga: Pengamat ingatkan potensi pengangguran permanen akibat dampak COVID-19

Hal itu dilakukan dalam rangka agar efektivitas UU Cipta Kerja dapat terimplementasi baik dengan adanya masukan dari masyarakat yang akan dibahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder.

“Masyarakat bisa memberikan masukan dan kita bahas bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder,” tegasnya.

Baca juga: MPR: UU Cipta Kerja harus mampu ciptakan harmoni pusat dan daerah

Baca juga: Presiden Jokowi ajak para CEO di Asia Pasifik investasi di Indonesia

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020