Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu termasuk diantaranya upaya perdamaian dunia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, Bamsoet mengatakan hubungan baik Indonesia dengan Maroko sudah terjalin selama 60 tahun.
Tak hanya dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Maroko juga telah bekerja sama di berbagai organisasi, seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Baca juga: Ketua MPR: Indonesia dan Muhammadiyah satu kesatuan tak terpisahkan
Baca juga: Bamsoet: Merawat kebhinnekaan kunci tetap berdirinya NKRI
Baca juga: Ketua MPR dorong pemda bersiap hadapi perayaan Natal-Tahun Baru
Indonesia dan Maroko, kata dia, juga selalu memberikan dukungan agar perdamaian dan kedaulatan di masing-masing negara tetap terjaga.
"Duta Besar Ouadia Benabdellah juga menyampaikan kondisi terkini di Maroko. Khususnya, terkait hubungan mereka dengan Kelompok Polisario di wilayah penyangga dan penyeberangan El Guergarat yang sedang tegang. Menyikapinya, Maroko telah melakukan operasi non-ofensif tanpa melanggar perjanjian penghentian penggunaan senjata di bawah kontrol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," jelasnya.
Sebagai sahabat, kata Bamsoet, Indonesia berharap ketegangan tersebut tak terus berlanjut sehingga kawasan Sahara Barat tetap damai.
Ketua DPR RI ke-20 tersebut meyakini Maroko akan tetap berkomitmen menjadi partner anggota PBB yang menjamin keamanan, pembangunan, dan perdamaian bagi seluruh rakyatnya sehingga di kawasan Sahara Barat tidak terjadi kekacauan dan kekerasan agar pergerakan orang dan barang tak terganggu.
"Sebagaimana ditegaskan Kementerian Luar Negeri Indonesia, posisi Indonesia tetap netral. Kita terus mendorong semua pihak yang terlibat di Sahara Barat tetap mendukung proses damai yang diprakarsai PBB melalui Minurso (Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat)," papar Bamsoet.
Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI tersebut menekankan bahwa salah satu tujuan Indonesia merdeka, sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Saat ini Indonesia juga masih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
"Atas dasar itulah, Indonesia selalu mengajak negara-negara sahabat untuk tidak mengedepankan pendekatan militer ataupun kekerasan. Tetapi, mengedepankan pendekatan dialog dan penyelesaian konflik secara damai," kata Bamsoet.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
