Ketua DPD-RI ingatkan pentingnya mitigasi bencana alam di Sulteng

Maka tidak ada kata lain, mitigasi itu perlu diterapkan sejak dini

Palu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) La Nyalla Mattalitti mengingatkan pentingnya mitigasi bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah guna menghindari risiko dampak bencana.

"Kita berkaca dari peristiwa alam yang menimpa Sulawesi Tengah dan ini menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu perlunya pemahaman soal mitigasi bencana," kata Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti saat berkunjung di Palu menghadiri sekaligus membuka Fokus Grup Diskusi (FGD), Rabu.

Baca juga: Bali berdayakan masyarakat adat bangun kesiapsiagaan bencana

Dia menjelaskan, peristiwa gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu dan sekitarnya tidak hanya mengejutkan Indonesia. Bahkan negara-negara di dunia ikut tercengang dengan bencana yang menelan ribuan korban jiwa.

Senator asal Jawa Timur itu mengemukakan, bencana alam di Palu pada September 2018 memberikan pelajaran betapa pentingnya mitigasi bencana, dan mitigasi harus jadi perhatian penting sebagai upaya mengurangi risiko bencana alam.

Baca juga: BMKG: Teknologi canggih tak berguna jika warga tak siap hadapi tsunami

Mitigasi dilakukan, melalui pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan infrastruktur dan yang tidak kalah pentingnya yakni penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, penyuluhan dan pelatihan secara konvensional serta modern.

"Mitigasi menjadi penting dilakukan, mengingat posisi Indonesia berada di Cincin Api Pasifik di antara lempeng-lempeng utama dunia. Sayangnya 75 tahun negeri ini merdeka sistem mitigasi kita belum memadai," katanya.

Baca juga: Sumatera Selatan siaga hadapi potensi bencana alam selama musim hujan

Lebih lanjut dijelaskannya, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai potensi desa tahun 2019, diketahui bahwa dari setiap 15 desa dan kelurahan di Indonesia, hanya satu yang memiliki sistem peringatan dini.

Bali disurvei dari sisi kesiapan menghadapi bencana, katanya, 86 persen desa dan kelurahan memiliki sistem peringatan dini, 20 persen memiliki perlengkapan keselamatan dan sebagian dari 86 persen telah membangun jalur evakuasi.

Dalam hal kewaspadaan terhadap tsunami, Pulau Jawa misalnya hanya dua persen desa dan kelurahan yang memiliki sistem peringatan dini, padahal 27 persen desa dan kelurahan di Jawa tergolong rawan tsunami.

"Maka tidak ada kata lain, mitigasi itu perlu diterapkan sejak dini," demikian La Nyalla.