DPR soroti pemenuhan akses listrik di Sumbawa

Rasio elektrifikasi telah mencapai 99,09 persen. Namun, kenyataannya ketersediaan listrik di daerah belumlah menyentuh keseluruhan wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti masih adanya daerah yang belum teraliri listrik, seperti di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sekaligus meminta pemerintah daerah berupaya segera memenuhinya.

"Pemdanya harus berjuang keras. Memang pemda itu ujung tombak, sedangkan pihak di luar pemda itu tetap memperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata anggota DPR dari Dapil Sumbawa Zainul Arifin, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu.

Intinya, kata Zainul Arifin, tidak boleh ada daerah yang tidak dapat listrik, apalagi Indonesia sudah 75 tahun merdeka.

"Masa sudah 75 tahun tidak bisa menikmati listrik?" katanya.

Zainul mengaku kecewa karena belum semua masyarakat di dapilnya dapat menikmati listrik sehingga pemda didesaknya bergerak untuk menjadi ujung tombak pembenahan masalah listrik.

Menurut Zainul, pemerintah menyebut rasio elektrifikasi telah mencapai 99,09 persen. Namun, kenyataannya ketersediaan listrik di daerah belumlah menyentuh keseluruhan wilayah, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, NTB.

Data PT PLN Unit Induk Wilayah NTB menyebutkan 44 dusun di Pulau Sumbawa belum mendapatkan akses listrik sehingga berdampak sebanyak 5.000 KK belum menikmati listrik. Dari 24 kecamatan di Sumbawa, hanya dua kecamatan yang dialiri listrik 24 jam.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno juga meminta pemprov dan pemkab untuk segera mencarikan alternatif sumber lain seandainya jaringan listrik belum dapat menjangkau daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) di Indonesia.

Program tabung listrik dinilainya bisa menjadi alternatif sementara, kemudian yang perlu dipikirkan untuk wilayah tertinggal adalah penyediaan PLTS.

"PLT tidak perlu membangun pembangkit listrik biasa, tetapi yang dibangun pembangkit listrik surya karena biayanya juga lebih rendah," katanya.

Sementara itu, pengamat energi dari Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan bahwa kondisi semacam itu harus segera diperbaiki semua pihak di daerah terkait, terutama kepala daerah.

Kepala daerah harus berupaya memenuhi kebutuhan layanan dasar untuk warganya, terutama listrik, apalagi upaya penyediaan internet pun sangat membutuhkan listrik.

"Paling tidak memang sudah ada aliran listriknya. Kalau tidak, ya, susah juga. Mungkin orang pakai baterai dan satelit. Akan tetapi, apakah itu sudah dikembangkan di sana? Pemanfaatan satelit dengan listrik memakai baterai aki yang besar itu bisa. Cuma skalanya belum bisa besar," ujarnya.

Menurut dia, buat penyediaan listrik yang cepat, solusinya bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagaimana kebanyakan daerah terpencil yang diamatinya menggunakan PLTS.