DKI harap peristiwa keramaian Habib Rizieq jadi pelajaran

bisa dilakukan virtual dan itu tidak mengurang arti dan maknanya

Jakarta (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta mengharapkan peristiwa keramaian massa dalam berbagai acara yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), agar jadi pelajaran bagi semua pihak agar tak terjadi lagi.

Bahkan, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Rabu, kejadian kerumunan di Petamburan hingga sampai tahap pemeriksaan oleh kepolisian karena dugaan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan juga harus jadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW yang biasanya dihadiri massa berjumlah besar.

"Ke depannya, mudah-mudahan peristiwa kemarin memberi pelajaran bagi kita bahwa kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi, tidak harus dilakukan sebanyak-banyaknya (masyarakat), bisa dilakukan virtual dan itu tidak mengurang arti dan maknanya," kata Riza.

Justru, lanjut Riza, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan adalah keteladanan pembawa agama tersebut.

Dalam konteks maulid sendiri adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan sikapnya, prilaku mulianya, bahkan caranya untuk hidup bersih dan sehat terlebih di saat pandemi COVID-19.

"Justru keberhasilan melaksanakan maulid tidak diukur dari banyaknya peserta yang hadir tapi diukur sejauh mana peserta bisa meneladani Rasulullah. Di masa pandemi ini kita meneladani Rasulullah dengan hidup bersih dan sehat, kemudian hati juga harus bersih tidak boleh berprasangka, tidak boleh kita mentang-mentang dan sebagainya, kita harus adil," ucapnya.

Selain itu, politisi Gerindra ini juga menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk maulid, diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan mulai dari tidak boleh lebih dari 50 persen, menggunakan masker, harus ada pengecekan suhu pakai "thermal gun".

"Kemudian ada perlengkapan pendukung, peralatan sarana dan prasarana seperti wastafel, hand sanitizer, dan lain-lain, jaga jarak, ada pembatas, ada 'traffic low' dan sebagainya. Jadi semua harus diatur," katanya.

Kendati demikian, pihak Pemprov DKI menyebutkan bahwa mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan yang mereka lakukan dalam berbagai kegiatan yang menimbulkan keramaian, terutama sejak pekan lalu mulai dari penjemputan HRS di Bandara Soetta, peletakan batu pertama masjid di Puncak, hingga acara di Petamburan.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak berpikir untuk melakukan evaluasi secara personal terkait kinerja petugas RT, RW, hingga Kasatpol PP DKI akibat kerumunan tersebut.

"Kita harus berpikir tenang dan jernih melakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan belakangan ini. Tentu evaluasi itu juga melibatkan berbagai pihak yakni dengan pemerintahan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Satgas Pusat, dan pemerintah pusat," tuturnya.