Reformasi Mungkinkan Presiden Srilangka Bertahan

Kolombo (ANTARA News) - Partai berkuasa Srilangka akan menekankan reformasi undang-undang dasar untuk mengizinkan Presiden Mahinda Rajapakse mencalonkan diri untuk masa bakti ketiga, kata pers pada Rabu.

Partai Rajapakse merebut 144 kursi di parlemen dengan 225 anggota pada pemilihan umum pada awal bulan ini, yang mengukuhkan cengkeramannya setelah terpilih kembali dalam pemilihan presiden pada Januari.

Harian swasta "Daily Mirror" menyatakan reformasi itu akan diupayakan sebelum November.

"Perubahan itu tidak untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Rajapakse, tapi untuk memperkuat demokrasi dan memantapkan pemerintah," kaata koran itu mengutip menteri, yang tak disebut namanya.

Undang-undang dasar saat ini membatasi presiden sebanyak-banyaknya berkuasa 12 tahun.

Dengan dukungan partai kecil dan pembelot, partai Rajapakse bisa segera mengumpulkan enam kursi, yang dibutuhkan untuk memiliki dua pertiga mayoritas, yang diperlukan untuk mengubah undang-undang dasar.

DM Jayaratne pada pekan lalu dilantik menjadi perdana menteri baru Srilangka, kata pejabat menjelang pembukaan sidang parlemen baru.

Jayaratne (78 tahun) mengucapkan sumpah jabatan di depan sekutu dekatnya, Rajapakse, di kediaman presiden di Kolombo, kata juru bicara presiden.

"Perdana menteri dilantik pada masa, yang menurut astrologi, menguntungkan, malam ini," kata pejabat itu.

Jayaratne adalah pendukung partai itu, yang menjadi anggota parlemen pada 1970 setelah menjalani karirnya sebagai kepala kantor pos di kabupaten Kandy, Sri Lanka tengah.

Sebagai anggota utama Partai Kebebasan Srilangka, yang berhaluan kiri, bagian utama dari gabungan berkuasa Persekutuan Kebebasan Rakyat Bersatu (UPFA), Jayaratne adalah calon utama bagi jabatan penting kedua dalam pemerintahan Srilangka itu.

Presiden, selain sebagai kepala negara, juga menjadi kepala pemerintah.

UPFA memiliki 144 kursi di dewan beranggotakan 225 orang pada pemilihan umum 8 April itu, yang memberinya mayoritas kurang dari duapertiga, yang dibutuhkan untuk menyusun ulang undang-undang dasar, yang saat ini mencegah Rajapakse mencalonkan diri lagi untuk pemilihan umum pada 2016.

Jabatan perdana menteri pada umumnya hanya seremonial di Srilangka, namun jika presiden meninggal, maka perdana menteri menggantikannya.

Parlemen baru memulai bersidang pada tengah pekan lalu.

Mantan panglima tentara Srilangka mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP pada pekan lalu bahwa mahkamah tentara saat ini adalah upaya pemerintah untuk membungkam dan menghalangi perjuangannya untuk demokrasi dari parlemen.

Sarath Fonseka muncul sebentar dari tahanan tentara untuk pembukaan parlemen, tempatnya meraih kursi dalam pemilihan umum pada dua pekan lalu.

Fonseka memimpin pasukan Srilangka meraih kemenangan atas pemberontak Macan Tamil pada tahun lalu, namun kemudian dipecat oleh Rajapakse, karena dituduh melakukan percobaan penggulingan kekuasaan, dalam pemilihan presiden negara pulau itu pada Januari lampau.

Mahkamah tentaranya, atas tuduhan terlibat politik saat masih berseragam dan terlibat dalam korupsi pengadaan senjata, pada Selasa ditunda dua pekan.

Fonseka menyeru penegakan hukum dalam mengecam Presiden Mahinda Rajapakse pada pembukaan sidang parlemen pada Kamis.

Persekutuan Bangsa Demokratik pimpinan Fonseka, yang meraih lima dari 180 kursi, yang telah diumumkan dalam parlemen dengan 225 kursi itu, menyatakan pemerintah berusaha menghambatnya menghadiri pembukaan sidang parlemen baru itu.

AFP/B002/H-AK