Presiden Jokowi: Pengadaan barang/jasa 2020 tinggal sebulan lagi

Pengadaan barang dan jasa yang praktis tinggal sampai tanggal 22 Desember, praktis tinggal sebulan ini, betul-betul kita belanjakan sesuai dengan rencana, baik dari APBD maupun APBN yang ada

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati sisa waktu pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2020 yang tersisa kurang lebih satu bulan ke depan.

Presiden Jokowi meminta pengadaan barang dan jasa dalam sisa waktu yang ada, dilakukan sesuai rencana APBN dan APBD yang ada.

"Pengadaan barang dan jasa yang praktis tinggal sampai tanggal 22 Desember, praktis tinggal sebulan ini, betul-betul kita belanjakan sesuai dengan rencana, baik dari APBD maupun APBN yang ada," ujar Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020, melalui virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Presiden Jokowi menekankan belanja pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan laporan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto hingga hari ini masih ada pengadaan untuk proses konstruksi.

"Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu 40 triliun, lha terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," ujar Presiden Jokowi.

Dia menekankan sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Arahnya, kata Presiden Jokowi, harus memiliki bukan hanya sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan dan akuntabel, tapi juga meningkatkan value for money dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat atau masyarakat.

Karena itu, lanjut Presiden, LKPP harus melakukan banyak terobosan dan berani melakukan banyak terobosan.

"Terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time melakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat," jelas Presiden Jokowi.

Dia menekankan big data, analytics kognitif, computing artificial intelegent, blok chain, machine learning dan teknologi terbaru harus mulai digunakan, dengan bantuan teknologi terkini, sehingga bisa memonitor secara langsung nilai realisasi transaksi yang dilaksanakan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

"Sehingga dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan," ujar Presiden Jokowi.

Apa lagi, kata Presiden, dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Mempercepat alarm peringatan perlu diberikan, karena banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama.

"Bahkan dalam situasi krisis seperti ini dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary, mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yg sudah dianggarkan terlambat," jelas Presiden Jokowi.