Jakarta (ANTARA News) - Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan bekerja untuk mencari pengganti Tumpak Hatorangan Panggabean diketuai oleh seorang menteri.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Jakarta, Rabu, sepuluh nama pansel pimpinan KPK tersebut sudah diajukan kepada Presiden.

"Sudah diajukan, tinggal tunggu keluar Keputusan Presidennya," ujar Patrialis. Ia menyebutkan pansel pimpinan KPK terdiri atas sepuluh orang terdiri atas perwakilan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.

Namun Patrialis tak bersedia menyebutkan nama menteri tersebut. Ia juga tidak mau membenarkan apakah pansel itu akan diketuai oleh dirinya selaku Menkumham.

"Saya tidak bisa menyebutkan sampai Keppresnya turun," ujarnya.

Menurut patrialis, nama pansel pimpinan KPK diajukan bersamaan dengan pansel untuk memilih anggota Komisi Yudisial.(D013/A024)

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010