Pemberian kuota internet gratis bagi mahasiswa yang belum merata.Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menyerap aspirasi publik dan mahasiswa di Makassar melalui penyelenggaraan program KSP Mendengar di Makassar, Selasa.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin yang hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut menyampaikan program KSP Mendengar digelar untuk menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat, serta untuk menyosialisasikan program-program prioritas yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini.
"Program KSP Mendengar tidak hanya dibuat dalam rangka menyampaikan kembali beberapa kebijakan pemerintah yang belum sampai kepada masyarakat, tetapi juga salah satu strategi menyerap aspirasi publik dan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang tersumbat dari setiap program pemerintah," ujar Ali Mochtar Ngabalin dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: KSP jaring aspirasi publik soal UU Ciptaker
Dalam acara yang dihadiri sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kelompok mahasiswa Forum Cipayung Plus tersebut, Ngabalin menyampaikan beragam hal terkait dengan kebijakan pemerintah dalam masa pandemi dan dalam menyambut bonus demografi.
Salah satunya, Ngabalin menyampaikan sikap tegas pemerintah terhadap siapa pun yang melanggar protokol kesehatan.
"Pemerintah saat ini menindak tegas terhadap siapa pun yang melanggar protokol kesehatan.Tidak ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujar Ngabalin.
Ia juga menekankan bahwa seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah hasil kolaborasi dan pembicaraan panjang dengan para pemangku kepentingan.
Salah satunya penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyiapkan lapangan kerja bagi kalangan muda, di tengah Indonesia akan menghadapi bonus demografi.
Adapun penyelenggaraan program KSP Mendengar di Makassar dimanfaatkan dengan baik oleh para mahasiswa yang hadir.
Baca juga: Ngabalin: Hukuman mati bagi koruptor tidak mustahil dilakukan
Beberapa di antaranya langsung menyampaikan beberapa aspirasinya, salah satunya perwakilan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Kota Makassar Gunawan yang mencermati pemberian kuota internet gratis bagi mahasiswa yang belum merata.
"Kami meminta pemerintah lebih perhatian melihat masalah ini," kata Gunawan.
Selain Gunawan, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Makassar Heri juga menyampaikan aspirasinya, yaitu terkait dengan penetapan kebijakan UU Cipta Kerja, serta mempertanyakan konsep peningkatan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global.
Sementara itu, perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makassar Arlan berharap Pemerintah tegas mengenai isu-isu kebangsaan, terutama kaitannya dengan gerakan yang mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.
"Pemerintah harus memberikan gambaran kepada masyarakat, terutama yang berasal dari lingkaran Istana tentang arah dan haluan NKRI," tutur Arlan.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
