DPR ingin kebijakan terkait hortikultura ditata ulang lebih kondusif

meminta Kementerian Pertanian untuk menata ulang kebijakan dan regulasi hortikultura serta wajib transparan dalam melaksanakan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menginginkan agar kebijakan terkait pengembangan hortikultura dapat ditata ulang dengan mengedepankan prinsip transparansi dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menata ulang kebijakan dan regulasi hortikultura serta wajib transparan dalam melaksanakan kebijakan guna mendukung iklim usaha hortikultura yang kondusif," kata Sudin dalam rilis di Jakarta, Selasa.

Komisi IV DPR RI, ujar Sudin, meminta jajaran Kementerian Pertanian agar dalam perencanaan anggaran, penyelenggaraan dan pengembangan hortikultura dapat terarah berdasarkan kebutuhan dalam negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Hortikultura Kementan untuk terus meningkatkan daya saing produk lokal hortikultura dengan segera melakukan pengembangan kawasan hortikultura dalam upaya menyikapi perkembangan regulasi perdagangan dunia.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mereformulasi kebijakan impor produk hortikultura sejak dari penerbitan RIPH yang berdasarkan pada kebutuhan maupun kriteria teknis dalam negeri, guna melindungi kepentingan petani sebagai produsen dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat," ucapnya.

Ia menegaskan agar Kementan menerbitkan daftar klasifikasi produk hortikultura yang memerlukan pemenuhan kebutuhannya melalui impor, dari hasil produk yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI nantinya akan melakukan rapat gabungan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta menghadirkan pelaku usaha guna menyelesaikan permasalahan ekspor dan impor produk hortikultura.

Sudin juga menyatakan kegeramannya karena masih ditemukan sayur mayur (hortikultura) impor beredar di pasaran.

Menurut dia, hal tersebut bisa dianggap semakin mencekik kehidupan para petani sayur mayur di berbagai daerah di Indonesia.