KPU Gunung Kidul sosialisasi tata cara pencoblosan

Gunung Kidul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengintensifkan sosialisasi dan pemberian pendidikan pemilih tentang tata cara pencoblosan hingga memperkenalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020 untuk mendongkrak partisipasi masyarakat.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pihaknya telah menetapkan target tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2020 ini sebesar 72 persen atau lebih rendah tiga persen dari target nasional sebesar 75 persen.

"Kami memang memang memasang target lebih rendah karena melihat kondisi pandemi COVID-19 dan berdasarkan analisis partisipasi pemilihan sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, kami sudah menyusun strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih," kata Ahmadi Ruslan Hani.

Baca juga: DKPP minta penyelenggara pilkada hindari warung kopi
Baca juga: Pemkab Jember belum beri sanksi 3 camat langgar netralitas ASN

Ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) akhir pekan lalu, dan selanjutnya akan diteruskan ke panitia pemungutan suara (PPS) terkait kebijakan strategi sosialisasi yang terukur masif, sistematis, kreatif dan inovatif, baik melalui media sosial (medsos) maupun tatap muka hingga menggunakan media lainnya.

Selain itu, lanjut Ahmadi, bahan sosialisasi baik baliho, spanduk di semua kapanewon dan kelurahan, hingga poster dan leaflet sedang proses cetak.

"Setiap kepala keluarga (KK) nanti akan disampaikan brosur yang berisi teknis pemungutan suara dengan protokol kesehatan, penandaan suara sah hingga pesan moral," kata dia.

Ahmadi mengatakan bagi pemilih tunanetra, pihaknya juga menyediakan template atau alat bantu coblos berupa surat suara braille di seluruh TPS. Untuk pemilih yang mengalami keterbatasan fisik lain, seperti keterbelakangan mental atau faktor usia yang sudah lanjut dapat mengajukan permohonan pendamping ketika melakukan pemilihan.

Dengan cara ini, ia berharap keikutsertaan pemilih berkebutuhan khusus dalam pilkada bisa maksimal. Adapun untuk Pemilihan Umum 2019 lalu yang mana pada waktu itu dari 2.494 disabilitas yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) hanya 0,41 persen yang menggunakan hak suaranya.

"Kami akan berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 9 Desember nanti. Kita berharap pilkada berjalan lancar dan partisipasi masyarakat lebih dari target yang ditetapkan," katanya.

Baca juga: DKPP periksa lima komisioner KPU Provinsi Bengkulu terkait Agusrin
Baca juga: KPU RI apresiasi Gorontalo targetkan partisipasi pemilu 85 persen