Wamen ATR: Reforma Agraria sangat krusial di Papua, ini alasannya

Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada pemiliknya di Papua ini. Kita dituntut untuk melindungi hak komunal masyarakat adat atas tanah ini, tapi juga harus bisa membangun

Manokwari (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra, di Manokwari, Senin, mengatakan reforma agraria sangat krusial untuk dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria itu Surya Tjandra mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Pada bulan September lalu Pak Presiden mengeluarkan instruksi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Instruksi itu untuk seluruh kabinet sesuai tugas serta wewenang masing-masing," ucap Tjandra.

Kementerian ATR/BPN, kata dia, memperoleh tugas untuk mempercepat reforma agraria dengan mempertimbangkan kontekstual Papua. Tugas kedua yang diberikan Presiden Jokowi yakni memfasilitasi dan memberikan asistensi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR).

Dalam hal RTR, lanjut Tjandra, pemerintah pusat membutuhkan dukungan gubernur untuk menyusun rancangan peraturan presiden tentang rancangan tata ruang nasional serta rancangan kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Kabupaten Raja Ampat.

Terkait persoalan agraria, menurut dia, baik Papua maupun Papua Barat memiliki keunikan dibanding daerah lain di Indonesia.

"Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak ada pemiliknya di Papua ini. Kita dituntut untuk melindungi hak komunal masyarakat adat atas tanah ini, tapi juga harus bisa membangun," katanya lagi.

Dia menyebutkan reforma agraria di Papua dan Papua Barat di antaranya didorong untuk meningkatkan kepastian hukum serta sertifikasi hak atas tanah, penataan dan identifikasi batas kawasan hutan.

Di sisi lain, lanjut dia, reforma agraria diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di dua provinsi tersebut.

"Ini sangat penting, harus segera dituntaskan. Kita harus melindungi dan memberikan penghormatan atas hak masyarakat adat, tapi pembangunan harus tetap berjalan, bangun jalan, bangun kawasan ekonomi, bangun kantor dan lain sebagainya," ucap Wamen.