Kemenkeu paparkan enam arah kebijakan pembiayaan investasi 2021

Investasi 2021 itu untuk mendorong penguatan kualitas SDM sehingga berdaya saing

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta memaparkan enam arah kebijakan pembiayaan investasi untuk tahun depan yang sebesar Rp184,45 triliun.

“Investasi 2021 itu untuk mendorong penguatan kualitas SDM sehingga berdaya saing dan memenuhi keadilan antar generasi,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Isa menyatakan selain untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), investasi tahun depan juga digunakan sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang tetap menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo.

Ia menuturkan akselerasi pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi pariwisata serta ketahanan energi.

“Ini juga mungkin ada infrastruktur untuk kemandirian alutsista dan tentu meningkatkan daya saing investasi dari keseluruhan,” katanya.

Ia menjelaskan hal yang termasuk dalam rencana untuk akselerasi tersebut adalah PMN bagi PT PLN Rp5 triliun, Hutama Karya Rp6,20 triliun, PT PAL Rp1,3 triliun, Pelindo 3 Rp1,2 triliun, ITDC Rp0,47 triliun dan Kawasan Industri Wijayakusuma Rp977 miliar.

Kemudian untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ultra Mikro (UMi), dan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Isa mengatakan penguatan akses kelembagaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR ini sekaligus dalam rangka pengembangan yang lain termasuk penataan industri asuransi sehingga ada untuk PT BPUI Rp20 triliun dan PT SMF Rp2,25 triliun.

“Kita menghendaki mereka bisa pulih lebih cepat,” ujarnya.

Selanjutnya, investasi ditujukan untuk mendorong peningkatan ekspor nasional yang dilakukan melalui LPEI sebesar Rp5 triliun sekaligus peran Indonesia di dunia internasional.

“Nanti kita akan cek kebutuhannya apakah lebih berat kepada National Interest Account (NIA) yang memang ada tujuan khusus untuk mendorong ekspor tertentu ke wilayah tertentu atau lewat dukungan yang lebih umum,” jelasnya.

Terakhir adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yakni tersirat dengan adanya cadangan untuk investasi-investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada 2021 sebesar Rp70,4 triliun.

“Ini masih dalam bentuk cadangan dari yang Rp70,4 triliun sekitar Rp33 triliun adalah cadangan untuk pembiayaan program PEN yang bisa digunakan untuk PMN ataupun investasi pemerintah lain non permanen,” katanya.