Kelangkaan BBM Berkepanjangan di Bengkulu Dicarikan Solusi

Bengkulu (ANTARA News) - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur pada reses petama akan mencari solusi terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berkepanjangan di daerah itu.

"BBM sering langka di tiga kabupaten itu terutama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti jenis premium dan solar, sedangkan di tingkat pedagang pengecer cukup banyak," kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu Aak Junai dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkulu Selatan-Kaur, di Bengkulu, Minggu.

Ia menjelaskan, membanjirnya stok BBM di tingkat pedagang pengecer itu sudah terjadi sejak lama dan belum teratasi sampai sekarang, sedangkan harganya dua kali lipat dari harga di SPBU (Rp10 ribu perliter).

Anggota DPRD yang turun ke lapangan itu sebanyak 12 orang, dibagi perdapil namun fokusnya sama yaitu menyoroti kelangkaan BBM di tiga kabupaten tersebut.

Kelangkaan BBM seperti yang sering terjadi di Kota Manna, Bengkulu Selatan saat ini sudah tidak bisa ditoleril lagi, karena secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas warga masyarakat.

Hampir setiap hari terjadi kelangkaan BBM terutama jenis premuim. Kondisi saat ini kebutuhan untuk masyarakat tidak sebanding dengan jumlah pasokan, sehingga perlu adanya penambahan SPBU untuk menghentikan antrean panjang kendaraan di dua SPBU yang ada saat ini.

Keadaan tersebut diperparah lagi dengan adanya penjualan melayani pembeli menggunakan jerigen, sehingga kendaraan umum yang sudah antre tidak kebagian.

Pedagang pengecer sekitar SPBU acapkali menjual BBM dengan harga tiga kali lipat dari harga di SPBU, namun minyak itu tetap dibeli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, katanya.

Seharusnya pemerintah setempat memberikan aturan tegas terkait penjualan BBM, menertibkan penjual eceran bukan malah melindungi, boleh saja menjual eceran tetapi ada jatah tersendiri serta jaraknya harus berjauhan dari SPBU.

Selain itu tim reses DPRD akan meninjau pembangunan jalan yang termasuk dalam proyek tahun jamak (multi years), karena pada beberapa daerah pembangunan jalan tersebut tidak sesuai dengan rencana fisik sebelumnya seperti pembangunan jaringan irigasi dan lainnya.

"Mudah-mudahan hasil reses ini dapat dimasukan pada musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun ini, sehingga pengawasan APBD tidak lagi berbelit-belit, karena usulan pembangunan benar-benar datang dari masyarakat bawah," ujarnya. (Z005/K004)