Jumlah itu merupakan bagian dari proyeksi total pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp10 ribu triliun atau Rp1.500 triliun per tahun, kata Direktur Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto Husaeni dalam Media Gathering di Cirebon, Sabtu.
Dijelaskannya, dari Rp1.500 triliun per tahun untuk infrastruktur tersebut, sekitar Rp1.100 triliun akan dipenuhi oleh pemerintah dan sisanya diharapkan partisipasi dari swasta.
"Khusus untuk jalan, kami proyeksikan selama lima tahun ke depan diperlukan total investasi Rp325 triliun," katanya.
Pendekatan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia menggunakan pendekatan pembangunan kewilayahan infrastruktur bagi seluruh masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
"Karena itu, kami membagi Indonesia menjadi tiga wilayah yakni telah berkembang, sedang berkembang dan akan berkembang," katanya.
Ia merinci untuk wilayah telah berkembang seperti seluruh Jawa Bali dan Sumatera, sedang berkembang Kalimantan, Sulawesi, NTT NTB dan akan berkembang Papua dan Kepulauan Maluku.
Oleh karena itu, lanjutnya, hingga 2009, Ditjen Bina Marga mencatat total jalan yang terbangun mencapai 34.628 km.
Jalan dengan kategori rusak berat tercatat masih sepanjang 320,24 km. Untuk rusak ringan mencapai 4.014 km dan kondisinya sedang dan baik, masing-masing 13.092 km dan 16.694 km.
"Terdapat jalan yang belum tembus, 506 km (1,46%) pada propinsi NAD 55 km, Sumut 58 km, Sulawesi Tengah 29,5 km, Maluku 84 km dan Papua 279,8 km," katanya.
Sementara untuk penyelenggara jalan di 2010, terdapat jalan nasioanl non tol sepanjang 38.669 km dan jalan tol 742 km, yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
Ada pula jalan propinsi 48.680 km dan jalan Kabupaten atau Kota, 288.185 km.
"Tahun ini kita akan tambah 4.000 km. Ini menjadi beban pemerintah. Ini termasuk backlog karena anggaran tahun ini lebih kecil dari kebutuhan," katanya sambil menambahkan anggaran tahun ini sebesar Rp16,6 triliun.
(E008/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
