Semua orang butuh kepastian dan suasana kondusif untuk belanja maupun investasi
Jakarta (ANTARA) - Prasyarat belanja dan investasi itu sentimen positif. Ketika pandemi dan resesi ekonomi terjadi dalam periode waktu yang sama seperti sekarang, keduanya menjadi sentimen negatif yang mendorong setiap orang atau konsumen dan investor semakin berhati-hati dan menahan diri, termasuk belanja atau konsumsi.

Dengan begitu, mudah untuk dipahami bahwa mendorong masyarakat belanja atau investasi di tengah pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi saat ini adalah pekerjaan cukup berat.

Pandemi menyebabkan banyak orang takut keluar rumah. Konsekuensinya, alat transportasi seperti mobil dan motor lebih sering diam dan tidak perlu isi atau beli bensin minimal selama beberapa hari. Dampak isolasi mandiri oleh jutaan keluarga itu bahkan juga dirasakan pelaku jasa transportasi umum hingga pengemudi bajaj akibat langkanya calon penumpang.

Di Jakarta, pusat belanja atau mall serta restoran sudah dibuka selama PSBB (pembatasan sosial skala besar) transisi dan siap melayani konsumen. Nyatanya, baik mall maupun restoran tetap sepi pengunjung.

Sektor pariwisata menghadirkan pemandangan lebih memprihatinkan. Pada banyak destinasi di dalam negeri, jumlah wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung anjlok sampai rata-rata di atas 80 persen.

Baca juga: Menko Airlangga: Butuh belanja Rp800 triliun untuk dorong konsumsi

Maskapai penerbangan jelas terdampak. Dengan langkanya wisatawan, tingkat hunian hotel tidak sampai 5 persen. Banyak hotel untuk sementara tutup. Ragam jasa pendukung bisnis hotel, seperti kafe hingga laundry dan pemasok kebutuhan lainnya pasti terkena dampaknya. Semua ini terjadi karena fakta bahwa sebagian besar masyarakat masih waspada pandemi dan was was akibat resesi ekonomi saat ini.

Gambaran tentang anjloknya minat masyarakat untuk belanja dan investasi terlihat pada gelembung akumulasi dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Per Agustus 2020, simpanan dana kelompok penabung di atas Rp5 miliar memperlihatkan lonjakan sangat signifikan, menjadi Rp373 triliun dibanding Agustus 2019 yang masih berjumlah Rp115 triliun.

Kelompok penabung ini diidentifikasi sebagai masyarakat menengah atas dan institusi. Karena alasan masih pandemi dan mulai resesi, gelembung volume DPK di perbankan dipastikan berlanjut dengan pertumbuhan diperkirakan di atas 8 persen, sementara pertumbuhan kredit diperkirakan tak lebih dari 1,5 persen.

Jadi, memang cukup berat pekerjaan bersama dalam merangsang minat masyarakat untuk berbelanja. Semua orang butuh kepastian dan suasana kondusif untuk belanja maupun investasi. Pandemi dan resesi sudah menghadirkan tekanan psikologis bagi banyak orang.

Jangan lagi tekanan psikologis itu dieskalasi dengan aksi kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kalau konsumsi masyarakat melemah dalam periode waktu yang panjang, kegiatan produksi juga akan menurun dalam skala yang signifikan.

Skala produksi beragam produk di banyak pabrik akan diturunkan ke level terendah. Kalau sudah begitu, pengurangan peran pekerja akan dilakukan banyak manajemen pabrik. Minimal, opsi merumahkan karyawan menjadi pilihan.

Agar minat belanja dan investasi tidak semakin lemah, harus dimunculkan faktor pendorong yang mampu merangsang minat setiap orang membelanjakan uangnya, termasuk berinvestasi.

Untuk tujuan ini, pemerintah diharapkan menggunakan semua instrumen yang dimilikinya. Salah satu kepastian yang telah ditetapkan pemerintah adalah memperpanjang Bantuan sosial tunai (BST) hingga Juni 2021.

Demi meningkatkan produktivitas semua mesin perekonomian, tidak ada salahnya jika volume BST diperbesar. BST gelombang pertama sebesar Rp 600.000 per KPM (keluarga penerima manfaat) telah dibagikan dalam tiga tahap sepanjang April - Juni 2020, sedangkan BST gelombang kedua sebesar Rp 300.000 per KPM dibagikan dalam enam tahap sepanjang periode Juli - Desember 2020.

Baca juga: KKP: Holding BUMN pangan bakal lesatkan konsumsi ikan nasional

Program PEN

Untuk tahun 2020, Komite Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi (PEN) mengelola anggaran Rp695,2 triliun. Untuk mengakselerasi pemulihan, Satgas ini pun diminta bekerja ekstra cepat.

Hingga November 2020, realisasi atau penyerapannya sudah mencapai Rp366,86 triliun atau 52,8 persen, terhitung sejak Satgas PEN dibentuk pada awal Juli 2020. Penyaluran semua anggaran itu diharapkan efektif sesuai tujuannya. Oleh karena itu, semua elemen masyarakat diharapkan peduli dan mengawal kerja Satgas PEN.

Bagaimana pun, kerja cepat Satgas PEN menyalurkan anggaran stimulus patut diapresiasi. Semua pihak berharap dan mendorong Satgas PEN menyalurkan anggaran tepat sasaran dan tepat guna, sehingga pemulihan ekonomi bisa cepat terwujud. Selain itu, Satgas PEN pun diharapkan aktif memublikasikan progres kerjanya.

Publikasi progres itu sangat penting untuk membangkitkan keyakinan semua elemen masyarakat tentang prospek perekonomian nasional. Masyarakat harus diyakinkan bahwa Indonesia mampu keluar dengan selamat dari perangkap pandemi dan resesi sekarang ini.

Penyaluran anggaran PEN dari klaster kesehatan dengan pagu Rp 87,55 triliun dan klaster perlindungan sosial dengan pagu Rp203,9 triliun sejauh ini cukup efektif, sehingga ekses atau dampak pandemi COVID-19 tidak melebar ke aspek kehidupan lainnya. Kebutuhan pokok masyarakat cukup tersedia dan juga tidak terjadi gejolak harga.

Khusus untuk penyaluran atau penyerapan pada klaster insentif usaha, klaster dukungan UMKM dan klaster pembiayaan korporasi, Satgas PEN diharapkan lebih bijak dan berhati-hati. Kalau diakumulasi, realisasi anggaran dari klaster insentif usaha dan klaster dukungan UMKM sudah lebih dari Rp120 triliun.

Target penyaluran pada tiga klaster ini hendaknya dikaitkan atau mempertimbangkan fakta tentang masih lemahnya konsumsi. Realisasi anggaran dari tiga klaster ini tak lain adalah stimulus untuk menjaga ketahanan sekaligus mencegah kebangkrutan perusahaan dan unit-unit UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

Dengan stimulus ini, baik korporasi maupun bisnis berskala UMKM diharapkan mulai berproduksi. Namun, realisasi anggaran PEN pada tiga klaster ini jangan sampai sia-sia karena konsumsi masyarakat yang masih sangat lemah seperti sekarang.

*) Bambang Soesatyo adalah Ketua MPR RI

Baca juga: Pacu pertumbuhan, pemerintah diminta maksimalkan sisa anggaran PEN
Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN capai 55,1 persen

Copyright © ANTARA 2020