UU yang disebut sebagai SB 1070 itu ditandatangani oleh gubernur perempuan itu di ibu kota Arizona, Phoenix, dan akan berlaku mulai bulan Agustus mendatang.
UU antara lain memberi kewenangan kepada polisi untuk - jika diperlukan -- menangkap para pendatang yang mereka curigai sebagai penduduk ilegal di Arizona.
Polisi juga akan diperbolehkan untuk mendakwa para pendatang sebagai penjahat jika pendatang yang bersangkutan tidak membawa dokumen-dokumen keimigrasian.
Secara garis besar, UU itu dibuat untuk mengidentifikasi, mengadili serta mendeportasi imigran ilegal dari Arizona.
Sebagian kalangan di Amerika menganggap undang-undang tersebut akan membuka peluang terjadinya pelecehan dan tindakan diskriminatif terutama terhadap orang-orang Hispanik secara umum yang berada di Arizona.
Arizona yang berbatasan dengan Meksiko selama ini kerap dijadikan pintu gerbang bagi penyelundupan imigran gelap.
Saat ini jumlah imigran ilegal yang tinggal di wilayah Arizona diperkirakan mencapai 300.000-400.000 orang.
Presiden Barack Obama juga mengkritik keluarnya UU anti pendatang haram versi Arizona itu sebagai kebijakan yang merusak pemikiran mendasar Amerika tentang keharusan menegakkan keadilan.
Dari Washington DC saat berbicara pada upacara perpindahan kewarganegaraan 24 anggota militer menjadi warga negara Amerika Serikat, Obama menyiratkan pandangannya bahwa lahirnya UU soal pendatang haram di Arizona itu sebagai akibat kegagalan pemerintah federal menggolkan reformasi di bidang imigrasi.
Ia menekankan perlunya AS menjalankan reformasi imigrasi yang menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan dan masuk akal.
Karena itu, Obama mendesak DPR dan Senat AS untuk memikirkan kembali secara sungguh-sungguh untuk membahas masalah undang-undang keimigrasi.
"Kegagalan kita untuk bertidak secara bertanggung jawab di tingkat federal hanya akan membuka pintu bagi tindakan tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak lainnya," kata Obama.
"Dan itu termasuk, sebagai contoh, upaya belakangan ini di Arizona, yang mengancam rusaknya gagasan dasar tentang keadilan yang kita, rakyat Amerika, hargai," tambahnya.
Gubernur Jan Brewer sendiri menyadari adanya keberatan, protes dan demonstrasi terhadap undang-undang yang ditandatanganinya itu.
Namun ia menegaskan, undang-undang tersebut diperlukan sebagai alat bagi pihak berwenang di wilayahnya untuk "menangani krisis yang bukan kita yang membuat sementara pemerintah federal tidak mau menanganinya." (K-TNY/M016)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
