Stafsus Presiden: Pemerintah komitmen dalam pembangunan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

"Pada intinya pemerintah dalam hal ini bapak Presiden memiliki memliki komitmen yang continuum dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Menurut Arif, komitmen dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan sejak Presiden Joko Widodo pertama kali menjabat dengan meratifikasi Sustainable Development Goals atau SDG's melalui Perpres 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kemudian yang kedua yakni Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SDG's, malah percepatan dilakukan khususnya untuk tujuan yang pertama yaitu terkait dengan kemiskinan ekstrem.

Ketiga pada sisi penjagaan lingkungan ditunjukkan dengan alokasi fiskal pada tahun 2021 dan terkait dengan program-program kesejahteraan rakyat yang dikawinkan antara kepentingan ekologi, kepentingan distribusi alokasi melalui sejumlah program baik itu berkaitan dengan ekonomi sosial.

Contohnya perkebunan yang juga ditujukan bukan hanya menjaga lingkungan tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin.

Terakhir adalah komitmen untuk terus menjalankan bauran energi mulai dari pengembangan biodiesel sampai dengan transformasi energi di bidang otomotif.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih menggencarkan masuknya berbagai investasi dalam rangka mendukung gerakan ekonomi hijau atau aktivitas perekonomian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di tengah masyarakat.

Dia menekankan pentingnya strategi inovasi yang memungkinkan berbagai pihak untuk berinvestasi ke dalam dalam proyek-proyek hijau ke depannya seperti diversifikasi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Kondisi pandemi saat ini selayaknya menjadi momentum untuk merefleksi sejauh mana efisiensi energi dan transportasi bersih sudah menjadi prioritas kebijakan selama ini.