Yasonna tuntut kontribusi positif dari Pimpinan Tinggi Kemenkumham

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuntut para pimpinan tinggi madya dan pratama di bawahnya untuk memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Yasonna, kontribusi positif tersebut menjadi syarat mutlak mengingat Kemenkumham akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menentukan target capaian kinerja yang berkualitas.

"Dua minggu lagi kita akan mengadakan rapat koordinasi. Saya minta para pimpinan tinggi madya dan pratama yang dilantik hari ini mempersiapkan sebaik-baiknya bahan dan kebijakan yang dapat dibahas dan didiskusikan pada rapat nanti. Saya minta para pimpinan tinggi untuk memaparkan dan memberikan masukan strategis untuk kemajuan Kemenkumham," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

"Maju atau tidaknya Kementerian ini ada di tangan kita semua. Para pimpinan tinggi madya dan pratama yang dilantik hari ini diangkat untuk memberikan kontribusi positif, jangan justru hanya sebagai penumpang gelap tanpa memberikan kontribusi apapun," sambung dia.

Hal itu disampaikan Yasonna secara khusus saat melantik dan mengambil sumpah pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenkumham, Kamis.

Yasonna pada hari ini melantik 87 pejabat tinggi madya dan pratama, termasuk di antaranya 15 Kepala Kanwil Kemenkumham. Para pejabat tersebut dilantik melalui "video confrence", sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

Dalam kesempatan itu, Yasonna mengatakan bahwa proses promosi dan mutasi pimpinan tinggi seperti yang ditetapkan hari ini merupakan hal biasa dan menjadi bagian dari pengembangan organisasi.

Menteri 67 tahun itu pun menitipkan harapannya agar para pimpinan yang dilantik menjadi teladan bagi seluruh pegawai di bawah pimpinan masing-masing.

Pimpinan tinggi madya dan pratama, kata dia, harus dapat menjadi contoh bagi seluruh pegawai dalam berpikir, bertindak, berperilaku, serta harus dapat menjadi motor bagi organisasi untuk dapat bergerak maju dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang seutuhnya.

"Kemenkumham baru saja melaksanakan penilaian nasional Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Saya berharap hal ini bukan sekadar euforia, tetapi ada konsistensi dan komitmen untuk terus menjadi satuan kerja yang berintegritas dan bersih dalam melayani publik," ucap Yasonna.

Menteri yang juga politikus partai PDI Perjuangan tersebut turut menginstruksikan para pimpinan tinggi di jajarannya untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki sistem birokrasi di Kemenkumham.

Selain memberikan pembinaan dan pendampingan, para pimpinan tinggi juga diharapkan tak berhenti meningkatkan kompetensi masing-masing.

"Yang terpenting agar para pimpinan tinggi serta seluruh pegawai untuk selalu mengedepankan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara. Selaku ASN, kita mengemban amanah sebagai pelaksana kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan sebagai pemersatu bangsa," kata dia.