Bappenas: Rapat Kerja Fokus Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Tampak Siring (ANTARA News) - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, rapat kerja Presiden yang berlangsung di Istana Tampaksiring, Bali, 19 hingga 21 April mendatang akan berfokus kepada pembahasan pembangunan ekonomi berkeadilan.

"Seusai pembukaan dari Presiden, rapat kerja akan dilanjutkan dengan rapat pleno pembangunan ekonomi dan rapat pleno pembangunan berkeadilan," ujarnya di Istana Tampak Siring, Bali, Senin.

Ia menjelaskan rapat pleno pembangunan ekonomi akan membahas tema mengenai konsep pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang beserta isu-isu pokok termasuk peran teknologi.

"Rapat pleno ini nantinya akan membahas dua panel yaitu, terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seimbang dan berkelanjutan dan peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi," ujarnya.

Sedangkan rapat pleno pembangunan berkeadilan, lanjut dia, akan membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan berkeadilan, disparitas pembangunan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan.

Kemudian, rapat kerja tersebut, setelah rapat pleno akan dibagi secara pararel dalam empat kelompok yaitu kelompok pertama yang membahas pembangunan ekonomi dan dunia usaha dan mencakup pembahasan kebijakan ekonomi makro, percepatan penyediaan infrastruktur dan energi (termasuk kemitraan pemerintah dan swasta) serta peningkatan investasi dan ekspor.

Kelompok kedua, membahas evaluasi dan peningkatan program-program pro rakyat mencakup pembahasan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat (PNPM) serta penguatan ekonomi rakyat. Kelompok ketiga membahas upaya untuk meningkatkan keadilan bagi rakyat termasuk pembahasan mengenai masyarakat penyandang masalah sosial, lansia, anak terlantar, cacat, keadilan, HAM dan lain-lain.

Kelompok terakhir membahas upaya pencapaian MDG (Millenium Development Goals) mengenai percepatan program tersebut, disparitas wilayah dan off track (masalah HIV/AIDS, angka kematian ibu dan air minum).

Armida mengharapkan rapat kerja itu nantinya juga bertujuan sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga hasil utama dari rapat kerja itu dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden dan diperoleh kebijakan yang lebih komprehensif.

Sebelumnya, dalam rapat kerja di Istana Cipanas menghasilkan Inpres No1/2010 tentang percepatan pelaksanaan Prioritas pembangunan Nasional Tahun 2010.
(ANT/B010)