Wasiat Pak Noer

Surabaya (ANTARA News) - "Kelak, jika meninggal, beliau ingin jenazahnya dilewatkan Suramadu (Jembatan Surabaya-Madura)," kata Prof dr Syaifuddin Noer, Sp.BP, putra ketiga Raden Panji H.M. Noer (Pak Noer) di rumah duka Jalan Anwari Nomor 11, Surabaya.

Agaknya, mantan Gubernur Jawa Timur yang meninggal dunia dalam usia ke-92 di Rumah Sakit Darmo, Surabaya pada Jumat (16/4/2010) sekitar pukul 08.50 WIB itu, memiliki peran khusus terkait DENGAN Jembatan Suramadu.

Gubernur Jatim periode 1967-1976 asal Sampang, Madura yang pernah menjadi Duta Besar RI di Prancis itu, sempat melintasi jembatan sepanjang 5.438 meter yang menelan dana sekitar Rp4,5 triliun itu pada 26 Mei lalu.

"Saya bangga, karena jembatan itu adalah mimpi saya sejak saya menjabat pamong di Bangkalan pada tahun 1950-an. Saat itu, saya ingin monopoli sarana transportasi dihapus dari Madura," tutur Pak Noer, waktu itu.

Putra kelahiran Sampang, Madura pada 13 Januari 1918 itu mengemukakan hal itu setelah pertemuan Dewan Pembangunan Madura (DPM) yang dihadiri 11 pengurus DPM di Surabaya pada 1 Juni 2009.

Ketua Dewan Pembina DPM itu merasakan kereta api dan bus yang melintasi Madura saat itu melakukan monopoli, karena itu ia memimpikan adanya jembatan melintasi Selat Madura yang akan mengurangi monopoli itu.

"Penghapusan monopoli itu sempat saya usulkan ke pusat, sehingga pemerintah pusat akhirnya mengizinkan tambahan kapal feri jalur Kamal-Ujung, tapi akhirnya dipindahkan ke Kamal-Perak, karena jalur Ujung itu milik TNI AL yang terbatas waktu penggunaannya," ucapnya.

Masalahnya, kata penerima penghargaan bintang gerilyawan, satya lencana perang kemerdekaan I dan II, tanda kehormatan bintang maha putra utama III, dan "odre national du marite" dari pemerintah Prancis itu, kapal feri itu harus menjalani revisi secara periodik.

"Jadi, jembatan yang menghubungkan Surabaya - Madura merupakan alternatif. Akhirnya, Pak Harto memanggil Pak Habibie yang ada di Jerman untuk kembali ke Indonesia. Saat itu, Pak Habibie menggagas tiga jembatan (tri nusa bima sakti) yakni Jawa-Sumatra, Jawa-Bali, dan Jawa-Madura," ujarnya.

Oleh karena itu, Pak Harto-lah yang mengeluarkan Keppres 55/1990 tentang Suramadu dan Pak Habibie yang menggantikan Pak Harto akhirnya melanjutkan Keppres 55/1990 dengan membuat desain.

Agaknya, wasiat tentang Jembatan Suramadu itu erat kaitannya dengan peran Pak Noer yang pernah menjadi bupati di Bangkalan dan Sampang itu dalam mewujudkan jembatan yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 10 Juni 2009.

Bagi Pak Noer yang meninggalkan seorang istri, delapan anak, 21 cucu, dan enam cicit itu, Pak Harto-lah yang mengeluarkan Keppres Suramadu, Pak Habibie yang membuat desain, Bu Megawati yang pertama kali memancangkan tiang pancang, Gus Dur yang melapangkan pembangunannya, dan SBY yang meresmikan.

Namun, mimpi Pak Noer tentang Jembatan Suramadu itu tak semudah membalik tangan, karena para ulama di Madura sempat memprotesnya.

"Pembangunan Jembatan Suramadu memang sempat diprotes para ulama Madura, karena mereka menginginkan Jembatan Suramadu tidak menjadi pintu bagi masuknya kemaksiatan ke Pulau Garam," kata anggota DPM lainnya, HR Ali Badri Z.

Tapi, Pak Noer justru sepakat bahwa pembangunan `yes` dan maksiat `no`, karena itu Pak Noer di akhir hayatnya meminta pengelolaan jembatan dan kawasan industri yang ada di sekitar jembatan tetap melibatkan pemerintah provinsi dan daerah.

"Permintaan itu terkait harapan Pak Noer supaya orang Madura sendiri dapat mengendalikan hal-hal yang tak diinginkan masyarakat Madura," katanya.

Kini, Pak Noer yang menggagas Jembatan Suramadu itu telah berpulang ke Rahmatullah.

"Banyak masyarakat yang kehilangan beliau, karena beliau telah melakukan banyak hal untuk kemajuan masyarakat Madura dan Jawa Timur," kata Ketua Takmir Masjid Raudlah Arrohmah, Bangkalan, KH Imam Buchori Cholil.

Agaknya, pandangan tokoh masyarakat Madura itu tidak berlebihan, karena Pak Noer merupakan sosok pemimpin yang banyak memikirkan masyarakat.

Paling tidak, Jembatan Suramadu dan kebiasaan "turba" (turun ke bawah) untuk menemui masyarakat saat menjadi bupati, gubernur, dan bahkan saat pensiun merupakan "wasiat" Pak Noer bahwa pemimpin harus banyak memikirkan rakyatnya.

Kalangan Bupati, DPRD dan masyarakat di Pulau Garam menghendaki Jembatan Suramadu diberi nama (mengabadikan) nama Mantan Gubernur Jatim tersebut, merupakan wujud kecintaan dan penghormatan atas kedikasi dan prestasi Raden Panji HM Noer.

Kecintaan masyarakat Madura itu juga terwujud tatkala reformasi bergulir, di mana berbondong-bondong daerah memecahkan diri membentuk provinsi atau kabupaten maupun kota baru.

Begitu tokoh masyarakat Madura "latah" ingin memisahkan diri dari Jatim dengan membentuk provinsi baru, hanya Pak Noer-lah yang mampu meredamnya. Saat itu, Pak Noer langsung mengumpulkan tokoh dan ulama Madura dan "memarahi" mereka.

Pak Noer waktu itu berkata "Madura itu selama ini masih disubsidi Jawa (Jatim) dalam hal perekonomian (tergantung). Kalau jadi provinsi sendiri, bisa hidup dari mana?"

Begitu cintanya masyarakat Jatim, khususnya Madura terhadap Pak Noer, sehingga timbul "ungkapan" Gubernur Jatim itu Pak Noer, sedangkan yang gubernur berikutnya adalah yang menggantikannya.

Gubernur Jatim, Soekarwo akan menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, supaya Jembatan Suramadu diberi nama HM Noer.

"Kita kehilangkan tokoh yang meletakkan pondasi pembangunan Jatim. Selamat jalan Pak Noer," ujar Soekarwo yang memerintahkan jajaran Pemprov Jatim mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang.

(L.E011*C004/B/H-KWR/R009)