Lahan Kritis di Jawa Capai 900.000 Hektare

Banyumas (ANTARA News) - Direktur Utama Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin, mengatakanbahwa luas lahan kritis di Pulau Jawa saat ini mencapai 900 ribuan hektare, dan sebagian kecil di antaranya berada di kawasan hutan milik Perhutani.

"Kami telah merehabilitasi lahan kritis di kawasan Perhutani pada tahun 2005 seluas 350 ribuan hektare melalui progam `Perhutani Hijau`. Mudah-mudahan selesai tahun 2010," kata Upik di sela-sela kunjungan kerja ke PT Perhutani Alam Wisata (Palawi) Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Pada tahun ini, kata dia, pihaknya akan menanam pada lahan seluas 70 ribu hektare.

"Saat ini Perhutani sedang menggarap lahan di luar kawasan hutan, yakni hutan milik masyarakat. Ini adalah program rehabilitasi dan usaha pengembangan usaha rakyat," katanya menjelaskan.

Menyinggung rehabilitasi kawasan Dataran Tinggi Dieng, dia mengatakan bahwa Perhutani masih menunggu kesepakatan dengan warga setempat karena kawasan tersebut milik masyarakat.

"Kalau bisa `deal` (ada kesepakatan, red.) kerja sama dengan masyarakat, kami akan buka dengan mengidentifikasi lebih dulu," katanya.

Menurut dia, kerja sama seperti itu telah dilakukan beberapa waktu lalu dengan Gubernur Banten dan Bupati Pandeglang pada lahan seluas 7.500 hektare serta di beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Banyumas dan Kendal.

Ketika menyinggung kembali kawasan Dataran Tinggi Dieng, Upik Rosalina Wasrin menegaskan bahwa Perhutani harus berkomunikasi lebih dulu dengan warga setempat.

"Mereka mau atau tidak jika lahannya direhabilitasi, mau atau tidak hutannya digarap sebagai hutan rakyat, bagaimana `sharing`-nya, dan jenis yang ditanam maunya seperti apa. Prosesnya tak semudah yang dikira," katanya.

Menurut dia, bentuk kerja sama yang dilakukan adalah usaha pengembangan hutan rakyat, bukan pemberian bantuan. Dalam hal ini masyarakat diajak berbisnis, yakni ditawarkan hutan dengan kalkulasi hasil panennya.

Sementara mengenai permodalan, lanjut dia, Perhutani akan memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil.

"Masyarakat diajak memberdayakan lahannya itu secara produktif dan ekonomis," katanya.

Ia mengatakan bahwa penanganan Dataran Tinggi Dieng harus melalui kerja sama dengan Dinas Kehutanan setempat (Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo), apakah sudah ada gerakan penghijauan atau belum ada.

"Kalau sudah ada, kami tidak masuk sebab di Kementerian Kehutanan maupun Perhutani juga ada program itu. Supaya tidak dobel, maka perlu dicari tahu dulu, biar penanganan lahan kritis di Pulau Jawa ini dapat dikeroyok ramai-ramai.

Ia mengatakan bahwa Perhutani ditargetkan menghijaukan kembali kawasan hutan seluas 2.000.000 hektare di Pulau Jawa sampai 2014.
(U.KR-SMT/D007/P003)