KKP salurkan kapal pengawas untuk kelompok masyarakat Anambas

Kami berharap masyarakat semakin giat dalam kegiatan konservasi, menjadi contoh bagi kelompok-kelompok masyarakat konservasi lainnya dan jadi penggerak bagi masyarakat lainnya untuk ikut andil dalam upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan kapal pengawas kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi dalam rangka menjaga kawasan konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Anambas, Kepulauan Riau.

Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Haeru Rahayu dalam siaran pers di Jakarta, Senin, menyatakan, bantuan sarana prasarana konservasi berupa kapal kayu berukuran sembilan meter beserta peralatan penunjangnya diserahkan secara langsung oleh Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru selaku pengelola TWP Anambas kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Kiabu di Tarempa, Kep. Anambas.

TB Haeru menegaskan tentang pentingnya meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran diri dan mencegah perilaku manusia yang bersifat merusak ekosistem dan sumber daya laut, khususnya di kawasan konservasi perairan.

Dalam kurun waktu 2017 hingga 2020, KKP telah menyalurkan bantuan kepada 12 kelompok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar.

Sementara itu, Pjs. Bupati Kepulauan Anambas, Eko Sumbaryadi menyambut baik bantuan ini sehingga memudahkan kegiatan Pokmaswas Desa Kiabu dalam menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumber daya di perairan di sekitarnya dari kegiatan perikanan ilegal dan merusak yang dapat mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Andi Rusandi mengungkapkan bantuan ini dilatarbelakangi oleh perlunya kolaborasi dan kontribusi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang baik.

Bantuan itu, ujar Andi Rusandi, merupakan program sederhana yang bisa membantu efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang luasnya telah mencapai 23,34 juta hektare atau 7,18 persen dari total luas wilayah perairan nasional.

Kepala LKKPN Pekanbaru Fajar Kurniawan menyampaikan harapannya agar Pokmaswas Desa Kiabu dapat merawat dan memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mendukung kegiatan konservasi.

“Kami berharap masyarakat semakin giat dalam kegiatan konservasi, menjadi contoh bagi kelompok-kelompok masyarakat konservasi lainnya dan jadi penggerak bagi masyarakat lainnya untuk ikut andil dalam upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam,” jelas Fajar.

Sebelumnya, Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyatakan bahwa pelabuhan perikanan di berbagai daerah merupakan etalase perikanan tangkap Indonesia sehingga harus dirawat secara optimal.

Zaini mengingatkan bahwa pengembangan pelabuhan perikanan di masa mendatang menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik di tingkat nasional maupun global.

Beragam isu global itu, ujar dia, di antaranya adalah persoalan terkait kelestarian sumber daya ikan, keamanan pangan dan pengelolaan pelabuhan berbasis lingkungan.