Presiden: Jalankan Peran Politik Sesuai Kewenangannya

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan semua pihak hendaknya tetap menjalankan peran politik sesuai dengan kewenangan yang diberikan sehingga tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan bangsa dapat tercapai.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Istana Negara Jakarta, Jumat.

"Saya ingin ingatkan bahwa kita harus saling pahami kewenangan dan batas kekuasaan masing-masing. Saat ini fungsi kekuasaan presiden menciut jauh namun tidak apa-apa, itu baik. Kewenangan dan batas kewenangan ada check and balances jadi tidak ada surplus kekuasaan sehingga tergoda untuk disalahgunakan," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan dalam perjalanan sejarah fungsi awal adanya parlemen adalah sebagai pembuat undang-undang dan memastikan pajak yang masuk digunakan untuk kepentingan negara. Dalam perjalanannya, fungsi parlemen bertambah dengan mengawasi kerja pemerintah.

"Tentu banyak varian, di negara kita berkembang sehingga kita kenal ada DPR,DPD, dan DPRD yang telah memiliki cakupan tugas yang luas, meski demikan jangan lupa hal utama adalah buat Undang-Undang, memastikan APBN dan APBD tepat dan melakukan pengawasan efektif," katanya.

Kepala Negara menjelaskan bahwa tujuan lima tahun mendatang bagi pemerintahan Indonesia adalah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pemerintahan yang dimaksud bukan hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah.

"Dalam Undang-Undang yang berlaku, pemerintahan ada di pusat dan daerah. Undang-undang mengatakan bahwa pemerintahan daerah terdiri gubernur, bupati, walikota dan DPRD Provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu saudara semua menjadi satu keutuhan untuk sukseskan pemerintahan umum di daerah maupun pembangunan," tegas Presiden.

Sejalan dengan reformasi, kata Presiden, saat ini keputusan-keputusan pembangunan di daerah sebagian besar ditentukan berdasarkan masukan dari daerah dan bukan lagi sentralistik.

"Di masa lalu pembangunan 60 persen ditentukan oleh pusat, sekarang lebih dari 60 persen ditentukan daerah karena memang telah didesentralisasikan dengan format otonomi daerah, karenanya peran saudara sangat penting," jelas Yudhoyono.

Oleh karena itu, Kepala Negara meminta peran semua pihak untuk mendorong keberhasilan pembangunan dan mencapai target yang ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Pada kesempatan itu Presiden menekankan pada 11 bidang yang perlu diperhatikan oleh daerah sehingga pada gilirannya akan menopang keberhasilan secara nasional untuk meningkatkan kesejehtaraan masyarakat.

Kepala Negara meminta agar daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal yang kedua, Presiden meminta agar DPRD bersama pemerintah daerah memastikan tersedianya lapangan pekerjaan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Hal yang ketiga adalah kepedulian serta menjaga stabilitas harga, jangan apatis dan tidak peduli atas harga yang naik amat tajam, memang harga merupakan pertemuan supply dan demand namun ada kalanya tidak wajar, awasi hal itu," tegasnya.

Pada bidang keempat, Kepala Negara meminta agar DPRD bersama pemerintah terus mengurangi kemiskinan dengan cara mencek dan datang ke kantong kemiskinan untuk melihat apakah sudah ada perubahan yang lebih baik atau belum.

"Yang kelima pastikan pangan dan energi serta air cukup. air minum, dunia mulai alami permasalahan, karena itu saya pesan jangan hanya pangan dan energi tapi juga air minum," tegasnya.

Musyawarah nasional itu sendiri berlangsung hingga 18 April mendatang di Hotel Borobudur Jakarta dan dihadiri oleh seluruh ketua dan sekretaris DPRD Provinsi dari seluruh Indonesia. Munas itu secara resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkopolhukam Widodo AS dan Menko Kesra Agung Laksono serta sejumlah menteri dan pejabat negara.(P008*D013/A024)