Epidemiolog minta Pemkot Bandung evaluasi AKB karena COVID-19 melonjak

kalau wabah terkendali ekonomi bisa jalan

Bandung (ANTARA) - Epidemiolog dari Universitas Padjajaran (Unpad), Panji Fortuna Hadisoemarto meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengevaluasi kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) guna menekan angka kasus COVID-19 yang saat ini melonjak mencapai 2.000 kasus lebih.

Ia menjelaskan, salah satu faktor peningkatan kasus yakni karena adanya sejumlah pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat meskipun ada kebijakan penutupan sejumlah ruas jalan.

"Menutup jalan itu belum tentu tepat, bisa saja itu memindahkan kerumunan, ini harus di evaluasi. Saya tidak bilang ini jelek tapi harus dievaluasi," katanya saat dihubungi di Bandung, Minggu.

Baca juga: Dalam 1,5 bulan, positif COVID-19 Kota Bandung bertambah 1.000 orang

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung, saat ini sudah tercatat 2.181 kasus COVID-19 yang setiap harinya, angka itu terus bertambah, mulai dari belasan, hingga puluhan.

"Kita masih ada transmisi kasus sehingga kalau terjadi peningkatan kontak antar masyarakat maka akan bisa terjadi peningkatan penularan," katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa masih ada potensi belum terdeteksinya transmisi COVID-19 pascalibur panjang sehingga ia meminta agar mobilitas masyarakat diperketat guna mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas.

"Bisa jadi ada transmisi yang belum terdeteksi dan bisa jadi meluas kalau kita sekarang terlalu longgar," katanya.

Baca juga: Kasus COVID-19 fluktuatif, polisi masih buka tutup jalan di Bandung

Ia menilai bahwa kunci paling utama dalam pemulihan ekonomi yakni aspek kesehatan. Apabila kesehatan tertangani dan terkendali, maka aspek ekonomi juga bakal mengikuti.

"Harus disadari yang menentukan arah ekonomi ya pengendalian wabahnya, kalau wabah terkendali ekonomi bisa jalan," katanya.

Baca juga: Pemerintah Bandung Barat gelar tes COVID-19 di tempat wisata