Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membentuk tim khusus untuk mengungkap siapa yang harus bertanggungjawab dalam kerusuhan berdarah di kompleks makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (14/4) kemarin.
"Tim ini akan menyelediki siapa yang bertanggungjawab dibalik peristiwa berdarah kemarin siapa yang memerintahkan dan memprovokasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Nur Kholis usai pertemuan mediasi kasus Priok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.
Tim ini mulai dibentuk dan rampung dua minggu kedepan beranggotakan 12 orang.
"Belum jelas yang akan memimpin tim ini, tetapi ini merupakan bentuk jelas kepedulian Komnas HAM," katanya.
Dia pun mengusulkan agar fungsi satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dikembalikan seperti dulu, dimana aparat itu hanya menjaga kantor pemerintah dan gubernur. Ia meminta fungsi Satpol PP dikembalikan melalui persetujuan DPR.
"Pemerintah daerah harap mengevaluasi tugas dan fungsi Satpol PP karena Satpol PP tidak sesuai dengan kapasitasnya," katanya.
Nur Kholis pun mengajukan empat usul untuk menyelesaikan masalah ini, yakni semua kepakatan harus dalam bentuk tertulis, mengurangi pernyataan yang saling menyerang, mengadakan pertemuan kedua belah pihak besok, dan tarik mundur semua pasukan dari Koja.
Pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini telah disepakati oleh kedua
belah pihak antara ahli waris dan PT Pellindo yang akan diselenggarakan di gedung Komnas HAM pukul 14.00 WIB pada Jum'at (16/4).
"Salah satu peran Komnas HAM adalah sebagai mediasi kedua belah pihak," katanya.
(Adm/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010