Cikarang, Bekasi (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jam`iyah Ahli Tarekot Mu`tabaroh Indonesia (Jatmi) menyesalkan tindakan represif aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam bentrokan massa di Tanjung Priok, Rabu (14/4).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Jatmi, Drs H Munir Abas Bukhori, M.Pd, kepada ANTARA di Cikarang Kamis mengatakan, situasi yang terjadi di kompleks makam Habib Hasan Al Haddad Tanjung Priok sangat mengganggu stabilitas dan mengusik ketenangan kaum muslimin yang menjunjung tinggi perjuangan para mujahidin.
Menurut Munir tindakan masyarakat Tanjung Priok dalam peristiwa tersebut semata-mata hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap kebrutalan petugas dalam menjalankan tugasnya menata tata ruang di wilayah tersebut yang dinilai telah mengusik ketentraman masyarakat.
"Karena itu, DPP Jatmi mengirim surat imbauan kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo melalui surat bernomor Jatmi/1/I/021/IV-2010 untuk segera memberikan jaminan kemanan di sekitar lokasi tersebut. Segala bentuk penggusuran dan penataan kawasan ditangguhkan," katanya.
Selain itu, menurut dia, surat tersebut juga memuat desakan agar makam tersebut dilestarikan oleh Pemda DKI sebagai peninggalan sebagai tempat ziarah, cagar badaya, dan wisata agama dengan segala fasilitasnya, memberikan akses yang mudah menuju makam.
Selain itu kawasan itu agar dikelola secara profesional dengan membentuk lembaga dan dijaga dari perbuatan masyarakat yang menjurus kepada kemusrikan serta komersialisasi.
"Tembusan dalam surat itu, kami tujukan kepada Menkopolhukam, Menko Kesra, Mendagri, dan MUI pusat untuk segera disikapi sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kaum muslim," katanya.
(T.KR-AFR/A033/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
