Paulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu juga mengatakan salah satu penyebab KKB dapat membeli senjata api adalah dengan merampas dana desa.
"Salah satu penyebabnya adalah dana desa yang dirampas oleh KKB ini ketika dana ini sudah sampai ke kepala desa. Ini jadi PR kita juga," ucap Paulus.
Baca juga: Kapolda Papua sesalkan penjualan senpi ke KKB
Ia menjelaskan kondisi tersebut juga diperparah dugaan adanya oknum kepala desa yang diduga terlibat dalam dana desa. Ia pun mengingatkan agar kepala desa juga tidak terlibat dalam hal tersebut.
"Ke depan, kepala desa atau kepala kampung untuk mempergunakan dana desa sebagaimana mestinya," kata Paulus.
Lebih lanjut, ia juga mengungkap KKB kerap meracuni pikiran mahasiswa dan pelajar untuk bergabung dengan kelompok separatis itu.
"Tidak sedikit mereka merekrut mahasiswa atau pelajar dengan mendoktrin mereka membenturkan dengan negara tetapi kita selalu siap untuk memberikan edukasi pemahaman karena tugas Polri dan TNI adalah mengayomi masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengungkap dana desa "disunat" KKB untuk pembelian senjata api dan amunisi. KKB memeras para pejabat desa begitu mereka tahu bahwa dana desa sudah cair.
Natalis mengatakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terhambat karena dana desa tersebut kerap dirampok KKB.
"KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberi sebagian dana itu," tutur Natalis dalam keterangannya Kamis (5/11).
Baca juga: Kapolda Papua: Penyidik masih kejar pemesan senpi
Baca juga: Pangdam: Tindak tegas anggota TNI terlibat kematian Pdt. Yeremias
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
