Anggota DPRD Kecewa Tak Masuk DPS

Padang (ANTARA News) - Anggota DPRD Kota Padang, Yulisman kecewa namanya tidak masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur 2010 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada panitia pemilihan di kelurahannya berdomisili.

Kekecewaan anggota dewan dari Partai Demokrat itu bertambah setelah mengetahui nama istri dan kerabatnya juga tidak terdaftar dalam DPS tersebut.

Hal itu mengemuka pada rapat kerja Komisi I Bidang Politik dan Pemerintahan DPRD Padang dengan jajaran KPU setempat di Padang, Rabu.

Dalam rapat itu KPU melakukan uji petik terhadap DPS Pemilukada dengan memasukan nama sembilan orang anggota Komisi I DPRD Padang.

Saat uji petik itu, nama Yulisman, istri dan kerabatnya tidak terdaftar dalam DPS, sehingga yang bersangkutan kecewa karena bisa kehilangan hak pilihnya pada Pemilukada Sumbar 2010.

Atas hal ini, kalangan anggota DPRD Padang menilai pemutakhiran data penduduk untuk DPS Pemilukada tidak valid.

Yulisman menyatakan, saat Pemilihan Presiden 2009 dirinya terdaftar sebagai pemilih dengan alamat Jalan S Parman No 123 Kelurahan Ulak Karang Selatan, Padang, namun dalam DPS Pemilukada sudah tidak terdaftar lagi.

Ia menambahkan, saat ini dirinya dan keluarganya memang telah pindah ke Komplek Taruko, Kecamatan Kuranji, Padang, namun nama mereka juga tidak tercatat di DPS kelurahan setempat.

Ia menyatakan, secara yuridis formal sesuai kartu tanda penduduk (KTP) dirinya masih warga Ulak Karang, namun di DPS kelurahan ini tidak tercantum lagi namanya sekeluarga.

Yulisman mengharapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dapat kembali melakukan validasi data, sehingga masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya pada Pemilukada 2010.

14 Pemilukada serentak di Sumbar dilaksanakan 30 Juni 2010 meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar dan Sijunjung.

Kemudian pemilihan Bupati/Wakil Bupati Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan dan pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bukittinggi serta Kota Solok. (H014/K004)