Wamenlu: Bali miliki kontribusi penting dalam politik luar negeri

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menyebut provinsi Bali memiliki peran dan kontribusi penting dalam bidang politik luar negeri dan hubungan internasional, baik di tingkat nasional, bilateral, kawasan, maupun global.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahendra usai acara Bali Democracy Forum Pilar Ekonomi, yang diselenggarakan di salah satu destinasi wisata unggulan tersebut pada Jumat.

“Keberadaan Bali dan kontribusi Bali penting dalam politik luar negeri ataupun hubungan internasional, nama Bali tidak bisa dipisahkan atau malah menjadi satu jaminan untuk keputusan-keputusan yang penting yang banyak dilakukan di waktu yang lalu dalam kegiatan berbagai organisasi nasional,” kata Wamenlu.

Di samping acara Bali Democracy Forum sendiri, yang merupakan acara tahunan yang melibatkan perwakilan dari berbagai negara dan organisasi, dia mengatakan bahwa di tingkat nasional mungkin telah begitu banyak peristiwa maupun hasil dari pertemuan-pertemuan yang menggunakan nama Bali, sehingga sudah tidak terhitung lagi jumlahnya.

Sementara itu, di kawasan Asian Tenggara, sejumlah pertemuan telah dilakukan di Bali dan menghasilkan kesepakatan yang melibatkan nama provinsi tersebut.

“Di kawasan ASEAN, dua peristiwa yang paling penting dalam sejarah ASEAN sejak tahun 1967 hingga sekarang dilakukan di Bali dengan nama (deklarasi) Bali Concord I dan Bali Concord II, yang menghasilkan antara lain adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi basis dalam hubungan negara-negara ASEAN saat ini,” paparnya.

Adapun dalam konteks global, Mahendra memberikan contoh bahwa sejumlah pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lain seperti Bank Dunia dan dana Moneter Internasional (IMF) telah dilakukan di Bali, yang kemudian sering kali menggunakan nama Bali dalam kesepakatan atau deklarasi yang dihasilkan, seperti Bali Document atau Bali Declaration.

Selain perannya yang signifikan dalam berbagai catatan politik luar negeri dan hubungan internasional, Mahendra juga mengatakan Pulau Dewata juga memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi serta reputasi nasional melalui gaung pariwisata yang dikenal di tataran global.

Oleh karena itu, dia menyoroti perekonomian Bali yang kini tengah terpukul akibat pandemi COVID-19, terutama karena pembatasan pergerakan manusia dan perekonomian Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata.

Dalam semangat mendukung pemulihan ekonomi Bali, Mahendra mengatakan Bali Democracy Forum Pilar Ekonomi tahun ini diselenggarakan dengan kombinasi pertemuan langsung dan pertemuan virtual.

“Kenapa dilakukan (secara) fisik di Bali, sebagian karena keinginan kita semua memang untuk melihat proses pemulihan ekonomi Bali yang antara lain tentu terkait dengan kegiatan konferensi ataupun pertemuan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan pariwisata merupakan tulang punggung perekonomian Bali karena 55 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi tersebut datang dari sektor pariwisata.

Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia, terutama perjalanan antarnegara, menyebabkan perekonomian Bali terpukul cukup keras selama pandemi mewabah di Indonesia dalam delapan bulan terakhir.

“Sampai saat ini dampak dari pandemi COVID-19, kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali kuartal I (mencapai) minus 1,14 dan di kuartal II lebih dalam lagi (mencapai) minus 10,98 persen dibandingkan dengan year-on-year,” kata Putu.

Baca juga: BI sebut perekonomian Bali mulai pulih triwulan III 2020

Baca juga: Pandemi COVID-19, "jeda" untuk revitalisasi wisata Bali

Baca juga: Kemenparekraf revitalisasi fasilitas sejumlah destinasi wisata Bali