Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, akan dimintai pertanggungjawabannya mengenai bentrokan yang terjadi antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat eksekusi bangunan liar di sekitar monumen Makam Mbah Priok, Jakarta Utara.

"Kami sudah memanggil ketua komisi dan pimpinan DPRD. Gubernur akan dimintai pertanggungjawabannya dalam waktu cepat, satu atau dua hari kedepan akan kami panggil," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, di Gedung DPRD DKI, Rabu.

Kerusuhan yang terjadi pada saat eksekusi itu telah memakan korban luka-luka hingga 29 orang dari pihak Satpol PP dan warga meskipun jumlah korban dari warga belum diketahui.

Bentrok terjadi karena warga setempat dan beberapa pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari tokoh masyarakat Al Arif Billah Hasan bin Muhammad Al Haddad atau biasa dikenal dengan nama "Mbah Priok" yang mengaku mempunyai hak atas tanah itu.

Jenazah Mbah Priok dan jenazah lain di yang tadinya berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dobo, Kelurahan Koja, Jakarta Utara itu telah dipindahkan TPU Semper karena lokasi di Jl Dobo berdasarkan putusan pengadilan merupakan tanah milik PT Pelindo II.

Ketika dilakukan penertiban, warga melakukan perlawanan kepada petugas Satpol PP sehingga mengakibatkan timbulnya korban karena warga juga menggunakan senjata tajam.

Ferrial menyayangkan terjadinya bentrokan tersebut meskipun menyatakan bahwa dalam beberapa kasus kerusuhan memang tidak terhindarkan.

"Yang disesalkan, begitu ada bentrokan disana, harusnya pasukan Satpol PP ditarik mundur, eksekusi ditunda," katanya.

Meskipun demikian, ia menyatakan, tidak dapat menyalahkan kedua belah pihak dan masih harus dilihat dahulu duduk permasalahannya.

"Apakah kerusuhan ini terhadi karena kurang sosialisasi, dalam penentuan keputusan tidak melibatkan masyarakat atau bagaimana," katanya.

Selain itu, Ferrial juga mengingatkan bahwa kerusuhan seharusnya dapat dihindarkan mengingat Jakarta merupakan ibu kota Indonesia dan kejadian seperti itu dapat berdampak luas hingga ke perekonomian.
(T.A043/A011/P003)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010