Jakarta (ANTARA News) - Target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan produksi hingga 353 persen pada 2014 terancam gagal, kata Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB yang juga pengamat perikanan, Arif Satria, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan target peningkatan produksi perikanan akan terganggu bila realokasi anggaran KKP benar-benar tidak disetujui DPR RI.
Melesetnya target produksi, menurut dia, benar-benar akan terjadi apabila APBN-P 2010 KKP hanya disetujui Rp90 miliar.
Ia menilai alotnya persetujuan Komisi IV DPR RI atas usulan realokasi APBN 2010 KKP menunjukan visi dewan dan pemerintah tidak sejalan.
"DPR merupakan mitra pemerintah, hubungan tersebut harus dijaga. Hubungan yang baik tentu ditandai dengan visi yang selaras tentunya," tambah Arif.
Kondisi ini, lanjutnya, harus menjadi pelajaran kaukus kelautan di DPR harus juga dibangun. Kaukus kelautan penting untuk membangun kekuatan kelautan di parlemen, yang akan berperan penting baik dalam hal budgeting maupun legislasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anna Mu`awanah usai Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, pada dasarnya anggota Komisi IV memang menolak realokasi anggaran sebesar Rp184 miliar lebih di KKP.
"Tadi itu memang dengan segala pertimbangan. (Alasannya) ya kita tidak setuju saja (realokasi), ini sekedar keputusan politik," katanya.
Anggota Komisi IV, menurut dia, memang menolak realokasi APBN 2010 KKP, namun rencananya akan memperjuangkan peningkatan APBN-P 2010 di Badan Anggaran.
"Mereka kan tujuannya untuk akselerasi produksi ikan yang bertumpu pada darat. Kita ingin itu diperjuangkan dalam Panggar (panitia anggaran), sehingga APBN-P bisa ditingkatkan," ujar dia.
Anna justru mengatakan realokasi APBN 2010 KKP ini tidak terlalu penting. Ia pun berpendapat peningkatan produksi budidaya dapat dilakukan bertahap dan butuh proses, karena itu tidak bisa kehendak KKP meningkatkan produksi dalam sekejap.
Ia pun merasa optimistis mampu menambahkan anggaran lebih besar dari Rp90 miliar untuk APBN-P 2010. "Saya rasa Rp90 miliar masih bisa ditingkatkan oleh Menteri Keuangan dengan melakukan efisiensi."
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad mengatakan perdebatan dengan Komisi IV dalam pengambilan keputusan persetujuan realokasi APBN 2010 merupakan hal biasa dalam proses politik anggaran.
Ia mengaku masih tetap optimistis bahwa dewan mau mengabulkan rencana realokasi anggaran di KKP.
"Saya sayangkan memang, karena awalnya mereka (Komisi IV) dukung program-program peningkatan produksi ini. Yang jelas rangkaian (program) yang saya buat bergeser semua," ujar Fadel.
Apabilan Komisi IV benar-benar menolak relokasi anggaran tersebut, ia mengatakan harus segera meminta Presiden untuk menaikkan usulan APBN-P 2010 yang hanya Rp90 miliar.
(T.V002/A026/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010