BNI fokus garap UMKM orientasi ekspor

Ini akan menjadi titik balik positif serta memberi dampak luas bagi UMKM, memberi akses kemudahan berupa produk perbankan baik pinjaman (KUR) maupun layanan perbankan digital

Jakarta (ANTARA) - BNI fokus menggarap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor untuk mendorong pelaku usaha memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global, sekaligus upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Ini akan menjadi titik balik positif serta memberi dampak luas bagi UMKM, memberi akses kemudahan berupa produk perbankan baik pinjaman (KUR) maupun layanan perbankan digital," kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebagai bentuk komitmen, bank BUMN ini menandatangani nota kesepahaman (Mou) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/11) dalam mendukung pelaku UMKM binaan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag.

Melalui kerja sama itu, kata dia, pelaku UMKM binaan mendapatkan pembinaan, akses informasi dan ekspor, serta dukungan permodalan dari BNI, sehingga usaha makin produktif dan terus berkembang.

Pengembangan, imbuh dia, tidak hanya meliputi skala usaha, melainkan memiliki nilai tambah dan orientasi ekspor.

Selain itu pihaknya juga memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pengajuan kredit secara digital yang cepat dan mudah melalui aplikasi BNI Move yang dapat diakses melalui telepon pintar.

"Tidak hanya sekedar bermuatan ekonomi atau finansial, tetapi memiliki tujuan sosial dan humanis. Dengan komitmen ini, kami harap BNI bisa berkontribusi lebih nyata untuk memajukan UMKM nasional ke kancah global," ujarnya.

BNI mencatat hingga 31 Oktober 2020 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp17,02 triliun kepada 191.127 debitur.

Sementara itu Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam kesempatan yang sama mengatakan pemerintah membuat delapan cara untuk mendongkrak ekspor bagi UMKM.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing produk, penguatan produk dalam pemenuhan standar internasional, pelatihan bagi eksportir baru, khususnya UMKM, dan relaksasi kebijakan ekspor-impor.

Selanjutnya kemudahan pengajuan Surat Keterangan Asal (KSA) ekspor, meningkatkan fasilitas perdagangan melalui automatic authentication, dan memfasilitasi pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Selain itu, peningkatan fasilitas dan layanan informasi promosi ekspor, business matching, pemanfaatan TEI, peningkatan penguatan perdagangan dalam negeri.

"Kita berharap hal tersebut dapat memberikan peluang bagi UMKM agar ekspor Indonesia dapat kembali pulih dan tumbuh," ujarnya.