Pembangunan daerah berkelanjutan perlu dukungan insentif

Jakarta (ANTARA) - Pembangunan daerah berlandaskan prinsip berkelanjutan dengan keberimbangan antarpilar yakni ekonomi unggul, lingkungan lestari, sosial inklusif, dan tata kelola yang baik, memerlukan dukungan berupa insentif.

Demikian rekomendasi dari pelaksanaan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, yang digelar Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kinara Indonesia, dan Katadata Insight Center.

"Inovasi berbasis prinsip keberlanjutan harus menjadi prioritas daerah, terutama bagi daerah yang mengandalkan sumber daya alam sebagai fondasi perekonomian daerah saat ini dan masa depan. Untuk daerah yang kondisi lingkungannya baik dan aspek sosial mendukung, diperlukan insentif tambahan agar mereka bisa mengembangkan pilar ekonomi dan tata kelola melalui inovasi berkelanjutan," kata Ketua KPPOD Robert Na Endi Jaweng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Saat ini, inovasi berbasis prinsip keberlanjutan belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan dan penganugerahan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award kepada kabupaten yang berhasil menerapkan pembangunan berkelanjutan diumumkan dalam Katadata Regional Summit 2020 di Jakarta, Kamis.

Kerangka dasar Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan terdiri atas lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik.

Pemilihan kabupaten pemenang didasarkan studi yang dilakukan KPPOD sejak kuartal I 2020.

KPPOD mendata 356 kabupaten menggunakan data sekunder periode 2018-2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS), dinas lingkungan hidup, badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), satuan kerja pelaksana daerah (SKPD), dan lainnya.

Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan diharapkan memberikan kontribusi bagi sejumlah pihak.

Pertama, bagi pemerintah pusat, kerangka indeks daya saing daerah berkelanjutan diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan.

Bagi pemerintah daerah, diharapkan berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.

Ketiga, pelaku usaha, kajian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi pelaku usaha untuk mengetahui ekosistem investasi di daerah.

Selanjutnya, bagi elemen-elemen masyarakat sipil, studi ini diharapkan bisa memperkaya materi kerja dalam advokasi perbaikan tata kelola ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan sejumlah faktor pendukung yang menjadi modal daerah di Indonesia dalam mengembangkan daya saing berkelanjutan, yaitu sumber daya alam yang melimpah, produk unggulan daerah, infrastruktur yang memadai, dukungan sosial, dan kepemimpinan lokal yang mendukung perbaikan tata kelola.

Namun, hasil indeks juga menunjukkan secara rata-rata daya saing daerah di Indonesia masih berada di level sedang dengan kisaran angka 40,59 sampai 68,30.

Mengacu pada indeks tersebut, terdapat 164 daerah (46,17 persen) berada di bawah rata-rata nasional. Daerah dengan skor daya saing tinggi hanya sekitar 3 persen.

"Realitas ini menunjukkan masih dibutuhkan upaya besar untuk mendorong peningkatan kapasitas daerah, terutama dalam mencapai daya saing daerah berkelanjutan," kata Endi.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah lebarnya disparitas daya saing antardaerah yang berada di kawasan barat dan timur Indonesia, ditunjukkan dengan 71,94 persen daerah berdaya saing sedang, berada di wilayah barat Indonesia.

Disparitas itu terutama tampak pada pilar ekonomi yakni ketersediaan infrastruktur ekonomi, ekosistem investasi yang memadai, dan pilar sosial inklusif berupa kualitas sumber daya manusia.

Keseimbangan antarpilar menjadi kunci peningkatan daya saing daerah berkelanjutan. Pentingya keberimbangan ini juga mengingat sejumlah daerah mengalami turbulensi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Mengacu pada hasil pemeringkatan tersebut, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, meraih skor Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan tertinggi dengan skor 68,30, disusul Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, 64,48, dan Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dengan skor 63,54.

Tiga kabupaten itu akan mendapatkan pengembangan kapasitas dari Kinara Indonesia.

"Kinara Indonesia mengapresiasi para pemerintah daerah yang berinovasi untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah maupun nasional," kata Direktur Kinara Indonesia Vivi Laksana.