Praktek Politik Uang Merusak Demokrasi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan salah satu tantangan perkembangan demokrasi adalah praktek politik uang yang bisa merusak demokrasi itu sendiri.

"Salah satu tantangan demokrasi adalah bagaimana kita minimalisir dan menghapus politik uang. Ini adalah suatu masalah," kata Presiden saat membuka pertemuan World Movement for Democracy di Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan tantangan tersebut dihadapi oleh semua negara demokrasi baik di kawasan barat maupun timur.

"Seperti yang kita ketahui, uang selalu ada di ranah politik dalam berbagai cara. Namun politik uang dapat merusak dan menurunkan kualitas demokrasi karena menyebabkan pemimpin atau politisi yang terpilih harus `melayani` pihak yang memberi uang dengan mengorbankan kepentingan publik," kata Presiden.

Bila itu terjadi, kata Kepala Negara, akan timbul demokrasi yang palsu dan mengkhianati kepercayaan publik serta merusak proses demokrasi itu sendiri.

"Saya percaya bila politik uang timbul maka aspirasi masyarakat akan semakin sedikit didengar yang pada gilirannya akan menyebabkan penderitaan bagi demokrasi itu sendiri. Memerangi politik uang adalah tantangan demokrasi di Indonesia dalam jangka pendek, menengah dan panjang," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Kepala Negara juga mengatakan salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman di masa lalu adalah demokrasi dapat berjalan adalah membangun institusi dan instrumen demokrasi yang kuat dan tidak menyandarkan pada personal.

"Sejarah tentunya penuh dengan tokoh yang hebat namun sistem politik yang mengedepankan atau bergantung pada personal akan sulit untuk berkesinambungan," katanya.

Yudhoyono menyontohkan di Indonesia setidaknya dua kali terjadi dimana sistem politik yang bersandar pada kemampuan ketokohan akan rusak seiring dengan kejatuhan tokoh tersebut sehingga sistem politik tidak berfungsi lagi.

"Karena itulah penekanan pembangunan demokrasi di negara kami saat ini adalah pembangunan institusi politik. Dalam 10 tahun terakhir itulah yang kami lakukan. Pemilu yang berlangsung secara periodik memastikan akuntabilitas politik dan estafet kepemimpinan berjalan dengan damai," tegasnya.

Kepala Negara mengatakan kantor kepresidenan tidak lagi mendominasi politik dan kepolisian serta militer tidak lagi masuk ke ranah politik.

"Demikian juga parlemen sangat independen serta juga fungsi yudisial berjalan demikian," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin pagi membuka pertemuan ke-6 Forum Demokrasi Dunia yang akan berlangsung selama tiga hari di Jakarta.

Presiden membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam pertemuan internasional yang diikuti oleh 625 aktivis demokrasi, praktisi, akademisi dan partisipan lainnya yang ikut terlibat dalam upaya membangun demokrasi di sekitar 110 negara.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Shangrilla Jakarta itu akan membicarakan berbagai cara untuk bekerjasama baik secara lintas maupun di dalam satu budaya untuk memajukan demokrasi di seluruh dunia.

National Endowment for Democracy (NED) yang berpusat di Washington DC mendorong terbentuknya demokrasi yang lebih baik di seluruh dunia melalui penyelenggaraan pertemuan global kalangan lembaga non pemerintah pada February 1999 di New Delhi India.(P008/A024)